Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Pilpres 2024 Dinilai Akan Memunculkan Pergunjingan Sepanjang Masa Karena Upaya Normalisasi Pelanggaran Konstitusi

KALIMANTANSATU.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai pencalonan Gibran sebagai Cawapres Pilpres 2024 akan memunculkan pergunjingan sepanjang masa.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres termasuk Gibran Rakabuming Raka.

Putera Presiden Joko Widodo itu berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Secara legal-formal langkah Gibran dianggap sah oleh KPU, kendati banyak pihak yang menilai hal itu telah mengorbankan demokrasi, merusak kepatuhan pada konstitusi dan meruntuhkan maruah Mahkamah Konstitusi.

“Secara formal tetap legitimate terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Tapi akan selalu jadi pergunjingan sepanjang masa soal proses pencapresannya lantaran putusan MK yang kontroversial,” terang Adi di Jakarta, Selasa 14 November 2023.

Baca Juga: Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan Sebut Politik Hari Ini Tidak Memiliki Integritas dan Demokrasi Dijalankan Setengah Hati

Pemikiran yang sama disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Ia mengatakan soal netralitas aparatur negara.

Menurut dia, majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto tidak punya dampak signifikan.

Kendati demikian, posisi sebagai anak presiden dinilai jadi pertimbangan.

“Majunya Gibran sebenarnya tidak punya dampak apapun dalam konteks pemilihan, tetapi Gibran akan punya peran signifikan karena dia putera presiden,” ujar Dedi Kurnia Syah.

Presiden, kata dia, punya seperangkat alat kekuasaan, militer, polisi, bahkan penyelenggara pemilu.

Beberapa saat lalu, presiden juga menunjukkan kekuatan dengan mengumpulkan semua pejabat, walikota, bupati dan gubernur se-Indonesia. 

"Bisa dibayangkan kalau pertemuan kemarin ada tawar-menawar kontrak bagi keberlanjutan masing-masing penjabat untuk lanjut di tahun selanjutnya.