KALIMANTANSATU.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan peran Presiden Jokowi dalam politik hari ini memang luar biasa.
Menurut Dedi, Jokowi pandai mengatur segala hal agar tercapai maksudnya dan lalu berkilah.
Besarnya pengaruh dan kuasa Presiden Jokowi bahkan membuat Prabowo kehilangan sikap ksatrianya.
“Jokowi memiliki keahlian membangun opini pembelaan, meskipun dia dalam posisi yang keliru, tetapi mahir memutar situasi justru menjadi benar. Dan memprihatinkannya, Prabowo yang seharusnya menjadi ksatria justru terlibat dalam tindakan nepotis ini,” ungkap Dedi saat dihubungi, Kamis 9 November 2023.
Semua sumber kepongahan dan pengabaian terhadap aturan hukum oleh kelompok orang dalam lingkaran Jokowi adalah karena mereka disokong Presiden.
Sehingga, kepercayaan diri mereka akan terus tumbuh meskipun secara kasat mata lakukan pelanggaran konstitusional dan etika.
Dedi bilang, bukan cuma perkara intervensi putusan MK saja.
Namun, Presiden juga membiarkan anak buahnya terlibat kampanye politik.
Padahal, jelas-jelas Presiden Jokowi yang menginstruksikan agar pejabat bersikap netral.
”Dengan adanya anggota kabinet, Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, Budi Arie, dan lainnya dalam aktivitas kampanye Gibran, itu sudah jelas bahwa Presiden menjadi sumber masalah,” terang Dedi.
Berat kepentingan presiden di atas segalanya, sulit untuk berharap dia bersikap negarawan, memastikan kestabilan hukum dan politik di Indonesia.
Dedi juga mencontohkan kepongahan orang-orang dekat Jokowi tersebut yakni Anwar Usman yang justru melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopotnya dari jabatan Ketua MK.
Menurut Dedi, sikap pongah mantan Ketua MK Anwar Usman, karena dia merasa percaya diri disokong Jokowi.
Artikel Terkait
Apa Saja Fungsi Bawaslu ? Yuk Ketahui Apa itu Bawaslu, Tugas Bawaslu, Wewenang Bawaslu dan Kewajiban Bawaslu
Apa itu KPU dan Tugasnya ? Yuk Ketahui Fungsi KPU, Kewenangan KPU dan Tugas KPU saat Pemilu
Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 Sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Pilpres 2024, Pileg 2024 dan Pilkada 2024
Pengamat Minta Netralitas Jangan Hanya Sekedar Omongan. Presiden Jokowi Harus Tegas Terbitkan Payung Hukum