Deretan Kontroversi Menteri di Kabinet Merah Putih, Minta Tambah Anggaran hingga Tukar Guling Kekuasaan

KALIMANTANSATU.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama-nama pejabat negara yang akan membantu pemerintahannya di Kabinet Merah Putih.

Total ada 112 pejabat negara yang resmi bertugas di kabinet Prabowo-Gibran, terdiri dari menteri, wakil menteri, hingga kepala badan pemerintahan RI.

Pengumuman para pejabat negara itu disampaikan Prabowo saat menggelar pengumuman di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 20-22 Oktober 2024.

"Telah saya umumkan daftar Kepala Badan RI dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029," kata Prabowo usai menggelar pengumuman Kepala Badan RI di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Baca Juga: Pengamat Politik Nilai Pengarahan Presiden Prabowo Subianto di Rapat Kabinet Merah Putih Perdana Tegas dan Tepat Sasaran

Kendati baru tiga hari menjabat sebagai bawahan Prabowo, sejumlah menteri sudah membuat tindakan yang kontroversial di mata publik. Berikut ini empat nama menteri di antaranya:

1. Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra langsung menjadi sorotan publik, usai menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Mantan Setneg RI era Soeharto dan BJ Habibie itu mengungkap, pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembersihan etnis.

Dalam dekade terakhir, Yusril mengklaim Indonesia tidak mengalami tragedi pelanggaran HAM berat.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menyebut pelanggaran HAM berat di Indonesia terjadi di tahun 1960, tahun 1998 tidak termasuk di dalamnya.

2. Yandri Susanto

Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, juga dianggap publik telah melakukan blunder pada hari kedua menjadi bawahan Prabowo.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menuding Yandri telah menyebarkan surat berstempel Kemendes untuk kepentingan pribadinya.

Praktisi Partai Amanat Nasional itu diduga menyebarkan undangan haul dua tahun almarhum sang ibunda.