Aplikasi Lapor Era Jokowi Kini Tak Terpakai Lagi ? Kini Ada Layanan Aduan Ala Wapres Gibran Rakabuming Raka yang Bikin Bingung Warga +62

photo author
R Ridho Triwi D.N, Kalimantan Satu
- Senin, 11 November 2024 | 18:43 WIB
Masyarakat Indonesia kini disuguhkan program layanan pengaduan masalah yang digelar oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 11 November 2024. (Kalimantansatu.com/IG @gibran_rakabuming))
Masyarakat Indonesia kini disuguhkan program layanan pengaduan masalah yang digelar oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 11 November 2024. (Kalimantansatu.com/IG @gibran_rakabuming))

Seperti dalam poster yang diunggah oleh Wapres Gibran, terdapat nomor WhatsApp yang dicantumkan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan laporannya.

Namun, sejumlah warganet mengeluhkan nomor WhatsApp untuk layanan pengaduan masalah tersebut tidak aktif.

"Nomor pengaduan Mas Wakil Presiden 081117042207 ternyata tidak aktif per pukul 08.41 WIB. Padahal ini sudah jam kerja," ujar seorang warganet dengan akun X @JhonSitorus_18, pada Senin, 11 November 2024.

Terkait kontak WhatsApp yang tidak aktif itu, warganet menilai platform itu bermasalah seperti di masa pemerintahan Jokowi.

"Program bermasalah seperti Bapaknya (Jokowi)," ungkap warganet melalui akun X @NutiHandayani.

"Itu jebakan, nggak tahu kelakuannya semua WhatsApp masuk, disitulah data-data discreening, dijadikan bahan olahan," terang @DwiPakerti.

Di sisi lain, adanya layanan pemerintah menggunakan platform digital juga menunjukkan latahnya pemerintah terhadap digitalisasi.

Sebab, aplikasi layanan pemerintah yang sebenarnya ditujukan agar memudahkan masyarakat, justru dibuat bingung dengan semakin banyaknya aplikasi yang dirilis oleh pemerintah.

Ratusan Ribu Aplikasi ‘Layanan’ Pemerintah RI Bikin Anggaran Boros

Menteri Keuangan (Menkeu) di era Gibran dan Jokowi, Sri Mulyani pernah mengeluhkan ribuan aplikasi yang tidak semuanya tidak berfungsi secara efektif.

"Bayangkan, kita punya lebih dari 400.000 aplikasi, kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan berbeda di Bali, pada Senin, 11 Juli 2022 lalu.

Menurutnya, tidak efektifnya penggunaan ribuan aplikasi itu membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien.

"Aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien, karena banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi," tandasnya.

Baca berita dan informasi menarik lainnya di Google News (Klik Tautan Ini)

(*)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: R Ridho Triwi D.N

Sumber: Media Sosial

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X