Ternyata Ini Alasan Mengapa Makan Bergizi Gratis di Kendari Masih Pakai Uang Pribadi Presiden Prabowo Subianto

KALIMANTANSATU.COM - Senin, 6 Januari 2025 merupakan hari pertama diselenggarakannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, ada satu hal yang jadi sorotan dan cukup menarik dalam pelaksanaan program ini.

Salah satunya adalah fakta bahwa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, program ini dijalankan menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Kok bisa ?

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Program ini sempat menjadi perhatian publik karena dana yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 belum digunakan sepenuhnya di wilayah tersebut.

Baca Juga: Terselip Kertas Berisi Pesan Siswa SD Makassar di Tempat Makanan Program Makan Bergizi Gratis : Makasih Pak Prabowo

Menurut Hasan, memang ada beberapa daerah yang belum memanfaatkan dana tersebut, termasuk Kendari.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," ujar Hasan pada Senin, 6 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa Dana MBG yang digunakan di Kendari berasal dari anggaran uji coba yang sebelumnya sudah digulirkan sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat.

"Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," tambah Hasan.

Untuk tahap berikutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kendari akan mulai menggunakan dana dari APBN yang telah disediakan negara untuk melanjutkan program tersebut.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Ciracas, Siswa SD Beri Pantun untuk Presiden Prabowo Subianto: Hari Ini Kita Makan-Makan, Terima Kasih Pak Presiden

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," katanya.

Program MBG ini mulai dijalankan pada hari Senin, 6 Januari 2025, dan telah dimulai di 26 provinsi, termasuk Aceh, Kepulauan Riau, seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Pada tahap awal ini, sebanyak 190 dapur MBG telah beroperasi, dengan target mencapai 937 dapur yang berfungsi pada akhir tahun 2025.