Nah Loh, Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih di 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto Menyeruak ! Ini Daftar 10 Menteri Kinerja Terburuk

KALIMANTANSATU.COM - Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu mengenai reshuffle kabinet mulai ramai diperbincangkan.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapannya bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih sebelumnya menjadi sorotan publik.

Baca Juga: Kepala Daerah Terpilih akan Jalani Retreat Selama 10 Hari di Akmil Magelang, Ternyata Presiden Prabowo Punya Keinginan Ini

Pada 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul orang tuanya adalah murni kesalahan administrasi.

Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.

Keputusan ini diambil setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga: 100 Hari Pemerintahan Prabowo ! Presiden Prabowo Minta Penegak Hukum Tindak Perusahaan ‘Nakal’ hingga Target Semua Anak Indonesia Makan Bergizi

Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.

Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan.

"Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR akan menyampaikan pandangan, pemikiran, dan berdiskusi dengan presiden mengenai persoalan-persoalan negara," kata Muzani.

Ia menambahkan bahwa rencana pertemuan ini telah disepakati dalam rapat pimpinan MPR.

"Dalam rapat tadi, kami sepakat untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan presiden," ucapnya.

Baca Juga: Akhirnya, Kemlu RI Beri Jawaban Rencana Donald Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia: Indonesia Tetap Tegas