Yusril menekankan bahwa langkah Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota OECD sepenuhnya didorong oleh pertimbangan strategis, tanpa melibatkan dukungan dari pihak Israel.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril turut mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan negara tersebut lebih dulu mengakui kedaulatan Palestina.
"Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina,” tegas Yusril.
“Barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," Yusril melanjutkan.
Sebelumnya, Ynet beberapa kali melaporkan dugaan upaya Indonesia menjalin pendekatan dengan Israel sebagai bagian dari strategi untuk menjadi anggota OECD.
Media tersebut bahkan mengungkapkan bahwa sejak 2024 telah berlangsung perundingan tertutup antara delegasi dari kedua negara dan perwakilan OECD.
Pada 28 Mei 2025, Ynet juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang membuka kemungkinan hubungan diplomatik jika Palestina diakui sebagai negara merdeka oleh Israel.
(*)
Artikel Terkait
Apa Alasan Elon Musk Mundur dari Pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat ?
Mitos Kunto Bimo ! Terekam Momen Presiden Macron Menyentuh Arca Buddha di Stupa saat Kunjungan ke Candi Borobudur
Update Bencana Longsor Tambang Gunung Kuda di Cirebon: Telan 14 Korban Tewas, 8 Orang Dilaporkan Hilang
Kisah Panji Petualang Ngaku Pernah Drop karena Sakit Diabetes, Ceritakan Perjalanan Sembuh Seusai Ditengok Dedi Mulyadi
Wamendagri Bima Arya Umumkan Retret Kepala Daerah Gelombang II Dilaksanakan di IPDN Bulan Juni 2025
Putusan Pengadilan Guncang Tarif Trump, Gedung Putih Tak Tinggal Diam
Raih Trofi Bersejarah, Bologna Perpanjang Kontrak Vincenzo Italiano hingga 2027
Momen Erick Thohir Ultah, Patrick Kluivert-Marselino Janji Beri Hadiah 3 Poin Jelang Timnas Indonesia vs China di GBK Jakarta
God Bless Siap Guncang GBK Jelang Laga Timnas Indonesia vs China saat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Kemendagri: Putusan MK Soal Pendidikan Gratis Akan Disesuaikan dengan Perencanaan Fiskal Daerah