Ada Isu Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Jokowi: ‘Ikuti Saja Mekanisme Ketatanegaraan’

KALIMANTANSATU.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengemuka dalam dinamika politik nasional.

Dalam pernyataannya di Solo, Jawa Tengah, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan diikuti oleh seluruh pihak.

"Iya diikuti saja proses sistem ketatanegaraan kita, bahwa ada yang menyurati seperti itu (pemakzulan)," ujar Jokowi kepada wartawan, Jumat 6 Juni 2025.

Baca Juga: Setelah Menang Vs China, Presiden Prabowo Subianto Undang Pemain Timnas Indonesia Makan Siang ke Rumah Pribadinya

Jokowi juga menjelaskan bahwa dalam sistem pemilu di Indonesia, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih secara satu paket, berbeda dengan beberapa negara lain.

"Pemilihan presiden kan satu paket, bukan sendiri-sendiri," kata Jokowi.

"Seperti di Filipina sendiri-sendiri, di kita ini (Indonesia) kan satu paket. Memang mekanismenya seperti itu,” ia menambahkan

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa proses pemakzulan bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan.

Ia mengingatkan bahwa mekanisme hukum hanya memungkinkan pemakzulan apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran berat.

Baca Juga: Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Erick Thohir Ungkap Pesan dari Presiden Prabowo Subianto: Jangan Minder, Kita Bangsa Besar

“Sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu (bisa terjadi) jika presiden atau wakil presiden misalnya melakukan perbuatan tercela,” Jokowi menegaskan.

Pernyataan ini datang di tengah maraknya wacana yang berkembang di ruang publik terkait legalitas dan etika terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah melayangkan surat kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI untuk mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.

Meskipun demikian, Jokowi menilai semua dinamika tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

(*)