Disinggung Soal Pindah Kantor ke Papua hingga IKN, Begini Jawaban Wapres Gibran Rakabuming Raka

KALIMANTANSATU.COM - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai dirinya yang diusulkan untuk berkantor di IKN, Kalimantan Timur.

Gibran mengatakan bahwa dirinya siap untuk berkantor di mana saja, asal sesuai dengan perintah Presiden.

“Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran kepada wartawan saat kunjungan kerja di Riau pada Senin, 28 Juli 2025.

“Ya, yang jelas gini, saya sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden dan sebagai pembantu Presiden, harus siap,” imbuhnya.

Baca Juga: Tinjau Penyaluran BSU di Pekanbaru, Wapres Gibran Rakabuming Raka Imbau Jangan Ada Pemotongan dan Jangan Buat Judol

Gibran juga menyatakan bahwa dirinya yang sering ke lapangan untuk meninjau program pemerintah mengaku tak keberatan di manapun ia akan ditugaskan.

“Kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” terangnya.

Mengenai kabar Gibran yang akan berkantor di Papua muncul usai pernyataan dari Yusril Ihza Mahendra pada 2 Juli 2025 saat menghadiri acara Launching Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024.

Yusril mengatakan bahwa Prabowo akan memberikan penugasan khusus pada Gibran untuk mengurusi percepatan pembangunan di Papua.

Baca Juga: Wapres Gibran Rakabuming Raka Berikan Prediksi Skor Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF U23 2025

Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu langsung mengklarifikasi bahwa yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden.

Meski menjadi ketua, Yusril menegaskan bahwa Gibran tak akan berkantor di sana.

Kemudian, usulan Gibran berkantor di IKN datang dari Partai NasDem agar lokasi tersebut memulai adanya aktivitas pemerintahan di gedung-gedung yang sudah dibangun.

(*)