Bukan ke Influencer ! Analis Komunikasi Politik Bilang Prabowo Subianto Perlu Intens Bicara ke Media untuk Meredakan Kegelisahan Publik

KALIMANTANSATU.COM - Analis komunikasi politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Dr. Hendri Satrio atau Hensa, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu lebih sering berbicara langsung melalui media massa ketimbang influencer untuk meredakan kegelisahan publik.

Menurut Hensa, media masih memegang peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Intensitas komunikasi yang kuat diyakini akan membuat pesan pemerintah lebih mudah dipahami rakyat.

“Saya ngajuin dua lah solusinya. Jadi yang pertama, Pak Prabowo mesti berkomunikasi dengan intens kepada para jurnalis di media massa karena dengan kondisi saat ini, media massa lah yang bisa menenangkan masyarakat ya, menenangkan rakyat,” ujarnya dalam sebuah wawancara, dikutip dari AboutMalang.com, Minggu (31/8/2025).

Baca Juga: Menko AHY Imbau Hentikan Segala Bentuk Pengerusakan terhadap Fasum : 'Bukankah Itu akan Menyulitkan Kita Semuanya ?'

Hensa menyinggung bahwa sejak era Presiden Joko Widodo hingga kini, media kerap terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan, padahal memiliki peran strategis menjembatani pemerintah dengan rakyat.

“Dan ya ini jadi pengalaman tersendiri sih. Selama ini kan memang penguasa ya dari zaman Pak Jokowi kemudian sekarang diteruskan ke Pak Prabowo, seolah-olah seperti melupakan media massa sebagai kekuatan,” tambahnya.

Ia menekankan, langkah komunikasi yang lebih terbuka dengan media menjadi kunci penting untuk meredakan ketegangan publik sekaligus menjaga legitimasi kepemimpinan nasional.

Sebuah survei Indonesian Presidential Studies (IPS) UGM pada 2022 juga memperkuat pandangan tersebut.

Baca Juga: Tegaskan Demonstrasi Adalah Hak Warga yang Dijamin Konstitusi, Presiden Prabowo Subianto Ingatkan Harus Damai dan Tidak Anarkis

Hasilnya menunjukkan 74,4 persen publik masih lebih percaya pada media formal seperti TV, radio, dan koran, jauh lebih tinggi dibanding media sosial yang hanya meraih kepercayaan 12,7 persen.

(*)