5 Anggota DPR RI Dinonaktifkan Partai ! Apa Kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah ?

photo author
Mas Abo Real, Kalimantan Satu
- Senin, 1 September 2025 | 16:37 WIB
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus politikus PDI-P, Said Abdullah. (Kalimantansatu.com/Dok. IG @bantengsenayan)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus politikus PDI-P, Said Abdullah. (Kalimantansatu.com/Dok. IG @bantengsenayan)

KALIMANTANSATU.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, buka suara mengenai 5 anggota dewan yang dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.

Seperti diketahui, 5 anggota DPR dinonaktifkan oleh partainya, yakni Ahmad Sahroni (NasDem), Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio (PAN), Uya Kuya (PAN), dan Adies Kadir (Golkar) terkait aksi demo yang terjadi beberapa hari terakhir.

Said mengatakan bahwa tak ada istilah anggota dewan dalam Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPD, DPD, dan DPRD atau yang disebut dengan MD3.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Diminta Nasionalisasi BCA untuk Menutupi Utang Negara, Sasmito Hadinegoro Ungkap Dugaan Skandal BLBI

Berkaca dari UU MD3 itu, menurut Said, kelimanya tetap berstatus sebagai anggota DPR RI.

“Baik tatib maupun Undang Undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif,” kata Said Abdullah kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 1 September 2025.

Politikus dari PDI-P ini juga menambahkan bahwa anggota yang dinonaktifkan masih aktif sampai belum dilakukan pergantian dengan mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Baca Juga: Respons Uya Kuya Ketika Rumahnya Dijarah Oknum Demo Hingga Ludes dan Rusak : Semoga Apa yang Diambil Bisa Bermanfaat

Termasuk dengan gaji, mereka yang dinonaktifkan masih mendapatkan gaji seperti sebelumnya.

“Kalau dari sisi aspek itu (secara teknis) ya terima gaji,” imbuhnya.

Mengenai keputusan nonaktif yang dikeluarkan oleh PAN, NasDem, dan Golkar, Said menghormatinya serta memilih untuk tak banyak berkomentar.

“Saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, Golkar, dan seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu, dan tidak boleh lah ya,” tuturnya.

(*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Mas Abo Real

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X