KALIMANTANSATU.COM - Mantan intelijen Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra membongkar skandal polemik Pendamping Desa.
Ia menyoroti pemberhentian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa imbas kebijakan kontroversial Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Pernyataan itu disampaikan Sri Radjasa ketika hadir dalam forum Jaringan Pemred Promedia (JPP) yang digelar pada Selasa (30/9/2025) malam WIB.
Dalam forum ini, Sri Radjasa menuturkan ia kini fokus menyuarakan nasib 1.040 pendamping desa yang diberhentikan secara sepihak oleh pihak kementerian.
Berawal dari Suara Pendamping Desa di Aceh
Sri Radjasa menyebut, ia mendapatkan info ini setelah mendengar suara dari salah satu pendamping desa yang berada di provinsi Aceh.
"Berawal dari saya mendapatkan informasi dari pendamping desa yang berada di Aceh, bahwa ada kebijakan menteri desa yang memberhentikan kontrak secara sepihak kepada pendamping desa yang pernah mengikuti caleg 2024," terangnya.
"Nah, alasan seperti ini sangat tidak rasional karena saya tahu persis setelah cek bahwa menteri desa sebelumnya, dan KPU di pusat, sudah menyatakan, bahwa keikutsertaan pendamping desa dalam caleg 2024 tidak menyalahi aturan," sambung Sri Radjasa.
Sri Radjasa merasa, pemutusan tersebut dinilai sangat membebani para korban. Apalagi ia mengklaim, honor mereka belum diterima.
"Tapi tiba-tiba, ketika Yandri Susanto menjadi Menteri Desa, ini berubah dalam situasi ekonomi seperti ini sementara mereka (pendamping desa) bekerja sebagai tumpuan keluarga," sebutnya.
"Ada 1.040 pendamping desa diberhentikan sepihak, padahal mereka sudah bekerja hingga April 2025. Honor pun belum dibayarkan,” tegas Sri Radjasa.
Baca Juga: Ini 8 Terobosan Prabowo Subianto agar Masyarakat Bisa Punya Rumah, Biaya yang Dulu Bayar Kini Gratis
Sri Radjasa Soroti Beredarnya Surat Rekrutmen PAN
Sri Radjasa juga menanggapi terkait beredarnya surat dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menarasikan partai itu mendapat kuota untuk pengisian rekrutmen pendamping desa di Kemendes PDT.
Artikel Terkait
Marak Kasus Keracunan, Kemenkes Ikut Kencang Awasi Pelaksanaan MBG ! Bagaimana Strateginya ?
Kenapa BBM Masih Kosong di SPBU Swasta ? Padahal Ada Kesepakatan dengan Pertamina dan Kargo Sudah Tiba
Evaluasi Program MBG ! Ketua Banggar DPR Anggap SPPG Kewalahan hingga Usul Kantin Sekolah Jadi Dapur
Soal Target 3 Juta Rumah, Presiden Prabowo Subianto : Perumahan Layak adalah Hak Rakyat dan Pendorong Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto Pastikan MBG Jalan Terus, Semua Dapur Dilengkapi Sterilisasi dan Test Kit Sebelum Makanan Dikirim
Realisasi Pembangunan Rumah Subsidi MBR Melewati Target 25 Ribu ! Presiden Prabowo Subianto Ingin Program 3 Juta Rumah Tercapai
Ini 8 Terobosan Prabowo Subianto agar Masyarakat Bisa Punya Rumah, Biaya yang Dulu Bayar Kini Gratis
Wartawan Diduga Jadi Korban Penganiayaan oleh Oknum Pegawai SPPG saat Liputan Keracunan MBG di Pasar Rebo
Gaduh Program MBG Berlanjut ! Dapur SPPG Panakkukang Ditutup karena Harga Menu Jadi Rp6.500 per Porsi, Kok Bisa ?
Menyoroti Gebrakan Menkeu Purbaya ke BUMN ! Dari Janji Lunasi Tunggakan Rp55 T Hingga Sidak Keliling Bank. Apakah Setuju Subsidi-Kompensasi Penting ?