Pemerintah Komitmen Hadirkan Aksesibilitas Transportasi Publik Lewat 60% Subsidi Operasional Layanan Perkeretaapian, Prabowo : Manfaat untuk Rakyat

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan melalui dukungan nyata terhadap transportasi massal.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan negara terus memperkuat aksesibilitas transportasi publik untuk meringankan beban masyarakat.

Salah satunya diwujudkan melalui subsidi operasional layanan perkeretaapian nasional yang mencapai hingga 60 persen.

“Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Senin (4/11/2025).

Baca Juga: Tantang Dirut KAI ! Presiden Prabowo Subianto Setuju Anggaran Rp5 Triliun untuk Pembangunan 30 Rangkaian Kereta Api Baru

Prabowo menimpali, subsidi terhadap transportasi publik bukan semata soal hitung-hitungan untung-rugi, melainkan bagian dari kewajiban pemerintah menjalankan fungsi public service obligation (PSO).

“Di seluruh dunia, transportasi publik dihitung berdasarkan manfaatnya bagi rakyat, bukan laba yang dihasilkan. Inilah tugas negara untuk memastikan layanan publik yang layak bagi semua lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan peran vital kereta api dan sistem transportasi massal dalam kehidupan modern, yaitu meningkatkan efisiensi logistik, menekan biaya ekonomi, serta memperluas kesejahteraan rakyat.

Pemerintah berkomitmen memperkuat layanan kereta api nasional dengan menambah 30 rangkaian baru di Jabodetabek serta memperluas jaringan ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.

Baca Juga: Utang Whoosh Jadi Polemik Panas ! Presiden Prabowo Subianto Ambil Tanggung Jawab dan Bilang Nggak Usah Khawatir

“Kalau untuk kepentingan rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Kita akan terus perbesar pelayanan dan perluasan sistem transportasi rakyat,” tegas Prabowo.

Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah rakyat—memastikan pembangunan yang berkeadilan, dan menjaga agar kekayaan negara dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan bersama.

(*)