Palestina Buka Kantor Penghubung dengan Board of Peace, Siap Jalankan Koordinasi Tugas-tugas Jalur Gaza

KALIMANTANSATU.COM, PALESTINA — Otoritas Palestina mengonfirmasi telah membentuk kantor penghubung (liaison office) guna memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan dewan perdamaian (Board of Peace).

Melalui pembentukan kantor tersebut, Otoritas Palestina menegaskan kesiapan untuk menjalankan tugas-tugas di Jalur Gaza.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, seperti dikutip dari kantor berita Palestina WAFA, Kamis (26/2/2026).

Baca Juga: Dalam Semangat Ramadan 2026, Indonesia dan Yordania Perkuat Koordinasi Isu Perdamaian Palestina

Dalam surat tersebut, Al-Sheikh menyebutkan bahwa kantor penghubung itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.

Pembentukan kantor ini juga merupakan bagian dari komitmen Palestina untuk mendorong terwujudnya masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina.

Al-Sheikh juga menegaskan bahwa seluruh komunikasi yang dilakukan dengan perwakilan Board of Peace berlangsung dalam kerangka mendukung jalur politik yang dipimpin Presiden AS Donald Trump guna memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.

Baca Juga: Menlu Sugiono Tegaskan Yordania Berkomitmen Dukung Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza Palestina

"Kantor ini sudah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda (Kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza)," ujar Al-Sheikh kepada Mladenov dalam surat tersebut.

Dalam surat itu, Al-Sheikh juga menyatakan bahwa Otoritas Palestina menyambut baik Rencana Perdamaian 20 Poin yang diusulkan Presiden Trump, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, pembentukan kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace, serta pembentukan Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan transisi konkret untuk mendukung stabilitas jangka panjang di Gaza dan Tepi Barat, serta upaya untuk mendukung prinsip satu sistem, satu hukum, dan satu otoritas di kedua wilayah tersebut.

"Ini adalah langkah-langkah transisi nyata yang akan berkontribusi untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina sekaligus menyediakan layanan keamanan dan pemerintahan tanpa menciptakan dualitas pemerintahan, hukum, dan keamanan bagi rakyat kami di Gaza dan Tepi Barat," imbuh dia.

(*)