KALIMANTANSATU.COM - Linimasa media sosial ramai membahas sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang menolak semua dalil nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa kasus korupsi Chromebook sekaligus eks Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim.
Sebelumnya, pihak Nadiem sempat menyampaikan sejumlah dalil dalam sidang pledoi, pada Selasa, 2 Juni 2026 lalu.
Kini, semua dalil pledoi yang disampaikan eks Mendikbud Ristek itu ditolak oleh pihak JPU pada sidang replik di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
"Melalui replik ini, penuntut umum dengan tegas menyatakan tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya, dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum," kata JPU.
Baca Juga: Ekonom INDEF Ibaratkan Ekonomi RI bak Sepak Bola, Sarankan Waktunya Ganti Strategi!
Lantas, bagaimana fakta terkini terkait persidangan replik yang dijalani Nadiem Makarim buntut kasus korupsi Chromebook tersebut? Berikut ulasannya.
Dugaan Perintah ke Direktur SD-SMP
JPU menilai, dugaan kasus korupsi yang melibatkan Nadiem, telah menabrak Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Hal tersebut, dengan memerintahkan eks Dirjen di Kemendikbud, Hamid Muhammad untuk "Go ahead with Chromebook", serta menyatakan pada terdakwa eks Dirjen SD, Sri Wahyuningsih, dan eks Dirjen SMP, Mulyatsyah.
Perintah tersebut diklaim melalui DPO eks Stafsus Mendikbud, Jurist Tan bahwa Chromebook tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah final perintah terdakwa selaku menteri.
"Terdakwa sendiri menyampaikan secara langsung kepada Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah setelah dilantik sebagai penjabat Direktur SD dan Direktur SMP," jelas JPU.
"(Hal itu) dengan perintah program digital sesi pendidikan harus ChromeOS dan jangan lupa perangkat ini menggunakan Chrome Device Management," sambungnya.
Artikel Terkait
BI Rate Naik Menjadi 5,5 Persen, Inilah Dampak yang Berpotensi Dirasakan Masyarakat
Buku Presiden Solusi Catat 108 Kebijakan Prabowo Subianto, Kepala Bakom RI Qodari Sebut 'Bapak Transformasi Bangsa'
Dasco Beberkan Ikhwal Pertemuan Chatib Basri dengan Presiden Prabowo Subianto
Ingatkan Amanah ! Pesan Gus Miftah untuk Pejabat Atas hingga Petugas SPPG, Ada Hak Masyarakat dalam Program MBG
Minta Kejelasan Dana Rp218 M, Investor Tagih Janji ke BGN Setelah Hak Kelola 97 Dapur MBG Tak Kunjung Rampung
Harga Pertamax Naik per 10 Juni 2026, Menkeu Purbaya Yakin Tak Berdampak ke Inflasi: Harusnya Limited
Ekonom INDEF Ibaratkan Ekonomi RI bak Sepak Bola, Sarankan Waktunya Ganti Strategi!