"Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengerin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus," ungkap Qodari.
"Dari sini jelas, bahwa MBG itu inheren bagian dari proses pendidikan yang berjalan," jelasnya.
Ingatkan Pemerintah Juga Punya Program KIP
Dalam kesempatan yang sama, Qodari mengingatkan pemerintah juga mempunyai program lain mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia.
Salah satunya, Kepala Bakom RI itu mencontohkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan anggaran program ini bisa membutuhkan sekitar Rp15 triliun per tahun untuk ditujukan sekitar lebih dari 1 juta mahasiswa.
"Jadi, sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini," terang Qodari
"Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi," bebernya.
Kemudian, Qodari ditanya terkait fakta sekitar 60 ribu mahasiswa sudah lulus masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) namun tidak mempunyai biaya.
Ajak Mahasiswa Kritisi MBG dengan Berbasis Data
Dalam penjelasannya, Qodari mempertanyakan jumlah data calon mahasiswa yang diterima tidak bisa mendaftarkan diri ke proses selanjutnya.
"Sekarang di UI itu ada berapa? Fathimah punya enggak data angka kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar?," tanya Qodari.
Atas hal itu, Kepala Bakom RI mengajak para mahasiswa agar bisa mengkritisi program MBG dengan berbasis data dan fakta di lapangan.
"Angkanya berapa kalau di UI? Kalau enggak punya angka, jangan bicara terlalu jauh," sambungnya.
Terlebih, Qodari menilai agar perbaikan mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan, termasuk MBG dapat bisa diselesaikan secara efisien.
Mahasiswa Klaim Melihat Realita di Lapangan