Ramai Pengibaran Bendera One Piece oleh Masyarakat, Titiek Soeharto Bilang Masalah Ecek-ecek Nggak Usah Ditanggapi

KALIMANTANSATU.COM - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang kerap dipanggil Titiek Soeharto memberi tanggapan tentang bendera One Piece yang sekarang ini sedang ramai jadi perbincangan.

Titiek mengatakan bahwa pengibaran bendera bajak laut dari serial Manga One Piece itu bukan sebuah ancaman maupun provokasi untuk NKRI.

Meskipun pengibarannya marak dilakukan bertepatan dengan bulan Kemerdekaan.

“Nggak lah, kita negara besar, hanya itu masalah ecek-ecek lah, nggak usah ditanggapin,” ujar Titiek kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Baca Juga: Cek Merek ! Data Daftar 34 Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya versi BPOM

Menurutnya, PR pemerintah yang lebih penting masih banyak untuk dipikirkan, misalnya tentang kesejahteraan masyarakat.

“Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk membangun negeri ini, bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa ada sanksi yang menjerat bagi warga terkait pengibaran bendera One Piece ini.

“Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Baca Juga: Kala Megawati Menangis saat Hasto Kristiyanto Tiba di Kongres PDIP ke-6 : Satyam Eva Jayate

Dalam keterangannya tersebut, Budi menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi kreativitas warga, asal tak keluar dari koridor aturan yang diberikan.

“Pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus mengimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara,” ungkapnya.

Budi mengklaim bahwa pengibaran bendera tersebut saat ini dianggap sebagai sebuah provokasi yang harus diberi tindakan.

“Kami mencermati dengan serius adanya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah bendera perjuangan kita dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu,” sambungnya.

(*)