“Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah,” kata Purbaya.
Purbaya menyinggung berbagai praktik korupsi di daerah seperti suap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.
Dorongan untuk Tata Kelola yang Lebih Bersih
Menurut Purbaya, masih maraknya praktik seperti itu menandakan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meminta para kepala daerah memperkuat sistem transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan anggaran publik.
“Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” ujarnya.
(*)
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Beri Sinyal Turunkan PPN pada 2026, Ketahui 3 Fakta di Balik Peluang itu dan Rumitnya Skema Tarif Efektif 11 Persen
Ketika Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Ogah Danai Family Office, Proyek Magnet Investasi ala Luhut Binsar Pandjaitan Sejak era Jokowi
Dana MBG Tidak Terserap Bakal Ditarik Menkeu Purbaya, BGN Jamin Rp71 Triliun Habis di Akhir 2025. Apakah Bisa ?
Menkeu Purbaya Bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahas Apa Saja ?
Akui Perubahan Paradigma Besar ! Anggota DPR RI Harris Turino Bandingkan Beda Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa
Benarkah Terjadi Perang Dingin Purbaya vs Luhut di Sidang Kabinet ? Ada Jejak Beda Pendapat soal Whoosh hingga Family Office
Viral Menkeu Purbaya vs KDM soal Dana APBD Jabar di Bank, Terbukti atau Sekadar Tudingan ?
Menohok ! Begini Sindiran Balik Menkeu Purbaya Setelah Dedi Mulyadi Klaim Simpanan Pemda Jabar di Bank Bukan Deposito Tetapi Giro
Tak Bantah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Pramono Anung Ungkap Alasan Dana Pemprov DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank Daerah
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Penyebab Beda Data Dana Pemda Mengendap dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa