KALIMANTANSATU.COM - Kini, Proyek family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dipastikan dapat jatah anggaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya memastikan pihaknya tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek gagasan Luhut sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Purbaya menilai penggunaan APBN untuk membiayai family office tidak tepat dan di luar prioritas nasional.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025.
Menkeu menyebut, pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada program yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan potensi kebocoran.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahas Apa Saja ?
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.
Di samping itu, penolakan Purbaya juga menandai berakhirnya dukungan pemerintah terhadap proyek ambisius yang sempat digadang-gadang menjadi magnet investasi baru di Tanah Air.
Lantas, bagaimana sebenarnya proyek family office yang sempat diusung Luhut Pandjaitan itu? Berikut ini ulasan selengkapnya.
Gagasan yang Lahir di era Jokowi
Usut punya usut, family office pertama kali dicetuskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada Mei 2024 ketika dirinya masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Kala itu, Luhut menilai proyek tersebut bisa menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional.
Luhut bahkan tak segan menyebut Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai contoh sukses terkait cerminan family office.
Artikel Terkait
Bagaimana Kelanjutan Program Amnesti Pajak di era Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ? Begini Ulasannya
Utang Indonesia Tembus Rp9.138 Triliun ! Mengapa Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Nominal Bukan Segalanya di Tengah Bayang Pajak Masa Depan ?
Lagi Ramai, Rencana Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN ! Tak Hanya Menkeu Purbaya, DPR dan MPR Juga Ikut Beri Respons
Utang Whoosh Rp116 Triliun Bikin 'Pusing' ! Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Pakai APBN, Istana Minta Cari Jalan Keluar Tanpa Bebani Keuangan Negara
1 Tahun Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Beberkan Pencapaian Fiskal dan Rencana Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Potensi Kerugian Negara Rp95 Triliun Disorot Mahfud MD Setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Masih Ngotot Bubarkan Satgas BLBI, Dihantui Beban Moral ?
Ketika BGN Kembalikan Rp70 Triliun Anggaran Tak Terserap MBG, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Respons Begini ! Beda Persepsi ?
Menkeu Purbaya Beri Sinyal Turunkan PPN pada 2026, Ketahui 3 Fakta di Balik Peluang itu dan Rumitnya Skema Tarif Efektif 11 Persen
Dana MBG Tidak Terserap Bakal Ditarik Menkeu Purbaya, BGN Jamin Rp71 Triliun Habis di Akhir 2025. Apakah Bisa ?
Menkeu Purbaya Bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahas Apa Saja ?