Maluku Utara Darurat Tata Kelola Tambang ! Laporan JATAM Bongkar Konflik Kepentingan, Kriminalisasi Warga, Kerusakan Lingkungan dan Perang Korporasi

KALIMANTANSATU.COM — Maluku Utara disebut dalam situasi darurat tata kelola pertambangan. Hal ini menyusul temuan terbaru Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang mengungkap kerusakan lingkungan, kriminalisasi warga, serta konflik kepentingan yang menyeret perusahaan-perusahaan besar nikel di Halmahera.

Dalam laporan setebal 46 halaman berjudul “Nikel dari Tanah Terampas: Kriminalisasi Warga dan Pertarungan Kuasa Antar-Korporasi di Halmahera”, JATAM menilai bahwa industri tambang di Maluku Utara telah berubah menjadi arena pertarungan modal.

“Ini melibatkan aparat, birokrat, dan perusahaan, sementara warga adat kehilangan ruang hidup mereka,” tulis laporan itu dikutip Kalimantansatu.com dari artikel Kilat.com, Kamis 20 November 2025.

Baca Juga: Membongkar Gurita Bisnis Tambang Gubernur Sherly Tjoanda, JATAM Beberkan Konflik Kepentingan di Maluku Utara

Hutan Hilang, Sungai Tercemar, Warga Tergusur

Laporan itu menyebut perubahan drastis ruang hidup warga di Halmahera Timur selama dua dekade terakhir.

JATAM mencatat pencemaran Sungai Sangaji, hilangnya kebun sagu dan pala, serta kesulitan air bersih yang dialami warga akibat aktivitas tambang nikel.

Kriminalisasi juga disebut terjadi. JATAM menyoroti kasus 27 warga Maba Sangaji yang ditangkap saat aksi damai menolak tambang, yang kemudian 11 di antaranya dijadikan tersangka. Laporan itu menyebut adanya intimidasi dan pemaksaan penandatanganan dokumen.

Overlapping Izin dan Manipulasi Tapal Batas

Salah satu temuan paling menonjol adalah tumpang tindih izin tambang antar perusahaan.

JATAM menemukan adanya dugaan manipulasi batas administratif dan perubahan dokumen untuk memenangkan klaim korporasi tertentu.

Baca Juga: Apakah Warisan atau Gurita Bisnis ? Mengulik Klaim Warisan Saham Tambang Sherly Tjoanda di Maluku Utara

Konflik antara PT Position dan PT Wana Kencana Mineral (WKM) disebut berlangsung layaknya “perang perusahaan”, ditandai dengan saling lapor, pemasangan police line, hingga dugaan pemalsuan dokumen oleh salah satu perusahaan.

Temuan-temuan ini, kata JATAM, menunjukkan lemahnya pengawasan negara atas industri tambang di Maluku Utara.