“Kami meminta KPK bertindak cepat untuk mengusut dan memanggil semua pihak yang terlibat,” kata Edison.
Jaga Marwah turut menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang kebijakan Satgas BLBI yang dinilai merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah.
(*)
![[KOLOM OPINI] Ketika UU Pers Bertemu Era TikTok: Masih Relevankah Regulasi yang Dibuat pada 1999?](https://static.promediateknologi.id/crop/21x46:1520x1002/188x133/webp/photo/p1/501/2026/06/30/IMG-20260630-WA0015-1555534070.jpg)
Artikel Terkait
WALHI Sumut Tuding Tujuh Perusahaan Diduga Jadi Pemicu Bencana Ekologis Terburuk di Tapanuli dan Sekitarnya
Telkomsel Siaga Peduli : Ini Kode Rahasia Internet, Telepon hingga SMS Gratis untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera
Sanurhasta Mitra (MINA) Tunjuk LAB Architecture Menjadi Mitra Utama Dalam Pengembangan Arsitektur dan Interior Seluas 4 Hektare di Sanur Bali
Gaes, Butuh Speaker Untuk Dengerin Musik Bersama Teman Saat Hangout ? Ini Dua Rekomendasi Terbaiknya
Apa itu Barsel Siaga 112 ? Kolaborasi Jasnita Telekomindo (JAST) Dengan Pemkab Barito Selatan
2 Anak Usaha United Tractors (UNTR) Dirikan PT Nusantara Industri Nikel Lestari ! Bergerak di Bidang Apa ? Ini Tujuannya
Kargo Technologies Kenalkan Identitas Baru, Dorong Elektrifikasi Armada Logistik Hingga 40.000 Kendaraan di 2035 Lewat Program Kemitraan
Jumlah Update Korban Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera: 753 Meninggal Dunia, 650 Jiwa Dilaporkan Masih Hilang, 576 Ribu Warga Mengungsi
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (SIDO) Salurkan Bantuan Rp900 Juta untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh
Kereta Api Khusus Petani dan Pedagang Sudah Beroperasi, Para Penumpang Antusias Nikmati Gerbong Baru dengan Tiket Harga Rp3 Ribu