BHR Ojol 2026 Siap Dibayarkan Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra ! Menko Perekonomian Airlangga Ingatkan Batas Maksimal Pembayaran THR Ojol 2026

KALIMANTANSATU.COM - Pemerintah Info mendorong penyaluran Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dapat dilakukan lebih awal.

Yakni mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idulfitri 2026.

BHR ini dikenal juga dengan sebutan THR Ojol.

Pembayaran BHR ini diharapkan dapat membantu para mitra dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga daya beli jelang Hari Raya.

Baca Juga: Wahai Pekerja Swasta ! Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Umumkan Kebijakan THR Maksimal Dibayarkan Kapan Jelang Lebaran 2026

“Bonus hari raya untuk ojek online ini telah dilakukan komunikasi intensif dengan para aplikator. Alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idulfitri 1447 Hijriah pada Selasa (3/3/2026).

Untuk tahun 2026, kata Airlangga, BHR akan diberikan kepada lebih dari 850 ribu mitra penerima dengan nilai total sekitar Rp220 miliar.

Adapun rincian dari masing-masing aplikator yakni GoTo dan Grab menyiapkan dana agregat sebesar Rp100–110 miliar pada tahun 2026, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp50 miliar.

Baca Juga: Cek Rekening ! THR ASN, TNI, Polri , PPPK dan Pensiunan Lebaran Tahun 2026 Siap Cair, Totalnya Rp55 Triliun

Masing-masing platform akan menyalurkan BHR kepada sekitar 400 ribu mitra, sehingga total penerima dari keduanya mencapai sekitar 800 ribu mitra.

Sementara itu, Maxim menetapkan 51.000 mitra produktif sebagai penerima BHR 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 1.000 mitra.

inDrive juga menyatakan komitmennya untuk membagikan BHR kepada sekitar 500 pengemudi.

Terkait perlindungan jaminan sosial, hingga saat ini perusahaan aplikator telah memfasilitasi mitra pengemudi untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk penguatan perlindungan bagi pekerja sektor informal.

(*)