Pemerintah Indonesia Tidak Ingin Naikkan Batas Defisit APBN ! Menko Airlangga Hartarto Ungkap Alasannya Setelah Rapat Bareng Presiden Prabowo Subianto

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak ingin mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menyikapi kenaikan harga minyak global akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.

Kendati demikian, pemerintah akan menjaga defisit APBN melalui efisiensi belanja operasional serta peningkatan penerimaan negara.

Dengan upaya tersebut, pemerintah menargetkan defisit tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Hal itu disampaikan Airlangga menyusul rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Baca Juga: Lebih dari 1.000 Dapur MBG Di-suspend karena Bermasalah, Apa Kata Prabowo Subianto ?

"Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen," ujar Airlangga.

Dari sisi belanja, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Upaya tersebut, lanjut Airlangga, sebelumnya telah dibahas bersama instansi terkait.

Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di pusat maupun daerah, termasuk kemungkinan bekerja dari rumah satu hari dalam lima hari kerja, sebagai bagian dari efisiensi operasional.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga membuka peluang kebijakan serupa bagi pekerja sektor swasta.

Baca Juga: Prabowo Kritik Belanja Daerah Tidak Produktif, Sampai Singgung Mobil Harga Dinas Kepala Daerah Rp8 M

"Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," imbuh dia.

Sementara itu, dari sisi penerimaan, Airlangga menyebut Prabowo menginstruksikan pengoptimalan penerimaan negara dari komoditas batu bara. Hal ini dilakukan dalam memanfaatkan kenaikan harga batu bara yang terus merangkak naik menyusul disrupsi distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) akibat ketegangan di Timur Tengah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026.

"Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” papar dia.