Akselerasi Hilirisasi Perkebunan Jadi Strategi Besar Pemerintah Indonesia Untuk Kemandirian Nasional dan Nilai Tambah Komoditas Domestik

KALIMANTANSATU.COM - Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengakselerasi hilirisasi perkebunan sebagai strategi besar untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengangkat nilai tambah komoditas domestik di tengah tekanan global dan ketergantungan pada energi fosil.

Langkah tersebut menempatkan subsektor perkebunan bukan lagi sekadar penghasil bahan mentah, melainkan sebagai fondasi penting dalam rantai pasok energi baru berbasis sumber daya lokal.

Arah tersebut sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam kebijakan nasional untuk mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan industri hilir dan pengurangan impor energi.

Baca Juga: Menuju Kemandirian Energi Nasional, Kementan Genjot Hilirisasi Sektor Pertanian Melalui Penguatan Biofuel dan Bioetanol

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan paradigma pembangunan perkebunan harus berubah menuju pengolahan bernilai tambah tinggi.

“Hasil perkebunan harus naik kelas. Tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, termasuk bioenergi. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” ungkap Mentan Amran dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Sejumlah komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, jagung, dan singkong kini diarahkan menjadi tulang punggung pengembangan biofuel, baik biodiesel maupun bioetanol.

Lebih lanjut, pemanfaatan komoditas dalam negeri dinilai krusial untuk memperkuat bauran energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi fosil.

Di sisi hulu, penguatan terus dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, termasuk percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan perizinan dan sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO.

Baca Juga: Kayong Utara Tunjukkan Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi, PSN di Pulau Penebang jadi Motor Penggerak Perekonomian

Untuk komoditas tebu, pemerintah juga mendorong percepatan swasembada gula sekaligus pemenuhan kebutuhan bioetanol melalui program bongkar ratoon dan perluasan areal tanam hingga 200.000 hektare secara nasional.

Selain itu, pembenahan data dan sistem informasi perkebunan menjadi prioritas guna memastikan perencanaan yang lebih presisi dan berkelanjutan dalam mendukung pasokan bahan baku industri bioenergi.

Dampak Luas

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menilai hilirisasi memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional.