Sukses Pasok Baterai Molinas Alva, Dua IKM Binaan Kemenperin Masuk Ekosistem Motor Listrik ! Strategi Perluas Lokalisasi Komponen Kendaraan Listrik

KALIMANTANSATU.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakselerasi keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), khususnya segmen roda dua.

Langkah ini ditujukan untuk memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa pendampingan IKM berfokus pada pemenuhan kualifikasi teknis agar pelaku usaha lokal mampu menjadi pemasok berlanjut bagi industri besar.

“Target kami bukan sekadar semakin banyak IKM yang mendapatkan pembinaan, tetapi juga memenuhi persyaratan industri, karena IKM harus mampu memenuhi kualifikasi sebagai pemasok, masuk ke dalam rantai pasok, dan pada akhirnya memperoleh pesanan secara berkelanjutan,” kata Menperin Agus Gumiwang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Harga CPO Naik di Kisaran MYR 4.860/Ton: Impor Minyak Nabati India Melonjak, Stok Malaysia Tembus Rekor

Capaian dan Implementasi Program Supplier Development

Dua IKM binaan Kemenperin, yakni PT Kannindo Metal Industri dan PT Multikon Rekatama Industri, resmi menjadi bagian dari rantai pasok motor listrik nasional (Molinas) di bawah PT Electra Mobilitas Indonesia (Alva) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 13 Agustus 2026 di Cikarang.

Kedua IKM tersebut memproduksi box dan bracket baterai.

Kemenperin menerapkan pendekatan supplier development untuk menutup kesenjangan kapabilitas IKM, diantaranya sebagai berikut:

• Inisiasi Kebutuhan: Mengacu pada spesifikasi Original Equipment Manufacturer (OEM) dan Tier-1.
• Asesmen Kualifikasi: Penilaian mencakup aspek teknologi, standar kualitas, kapasitas produksi, engineering, sertifikasi, efisiensi biaya, hingga ketepatan pengiriman.

“Asesmen tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain teknologi, kualitas, kapasitas produksi, engineering, sertifikasi, produktivitas, biaya, hingga ketepatan pengiriman. Dengan demikian, intervensi pembinaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran,” kata Agus.

Ia menambahkan pentingnya menyelaraskan program pembinaan dengan permintaan pasar.

“Pembinaan IKM harus dimulai dari kebutuhan pasar. OEM dan Tier-1 menyampaikan kebutuhan serta standar yang harus dipenuhi, kemudian pemerintah melakukan pembinaan agar IKM mampu menutup kesenjangan tersebut melalui penguatan teknologi, SDM, kualitas produk, standardisasi, serta akses pengujian,” jelasnya.

Baca Juga: Ekspor Manufaktur Indonesia Masih Menunjukkan Perkembangan Positif di Tengah Tantangan Global, Namun Kemenperin Ingatkan Sejumlah Tantangan

Peta Lokalisasi dan Penguatan Kemitraan IKM