KALIMANTANSATU.COM - Upaya penyelesaian masalah kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Pemerintah memberikan penawaran untuk SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk pembelian BBM agar stoknya terpenuhi.
Meski telah ada pertemuan untuk menyepakati kerja sama dan kargo BBM Pertamina telah tiba di Indonesia, masih banyak SPBU swasta yang kosong.
Kementerian ESDM Surati SPBU Swasta
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan walaupun sudah ada pertemuan antara pihak swasta dengan pemerintah, ternyata belum semua yang setuju membeli BBM dari Pertamina.
Kekosongan stok di beberapa SPBU swasta pun masih terjadi dan negosiasi kesepakatan masih dilakukan.
Baca Juga: Benarkah Kebijakan SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina adalah Jebakan Monopoli ?
“Minggu lalu sudah ada pihak swasta yang sudah mulai menyetujui poin-poin negosiasi dengan Pertamina, ditunggu saja. Ketersediaan tergantung kesepakatan dari swasta sama Pertamina,” kata Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman kepada awak media di TMP Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu, 28 September 2025.
Kesepakatan dari SPBU swasta dan Pertamina, menurut Laode tinggal menunggu realisasi, sementara tugas kementerian adalah memonitor.
“Kami maunya diimplementasikan, makanya Minggu kemarin hari Jumat saya sudah bikin surat lagi ke Pertamina dan swasta agar segera mengimplementasikan. Jadi, tiap Minggu itu saya bersurat untuk mengingatkan,” imbuhnya.
Pertemuan Bahlil Lahadalia dengan SPBU Swasta
Empat perusahaan SPBU swasta, yakni Shell Indonesia, BP-AKR, ExxonMobil, dan Vivo mengadakan pertemuan dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan polemik kosongnya stok BBM yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir.
Bahlil saat itu menyebutkan bahwa SPBU swasta sudah setuju untuk mengambil BBM dari Pertamina untuk memenuhi permintaan konsumennya masing-masing.
“Mereka (swasta) setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina,” ucap Bahlil di kantor Kementerian ESDM pada 19 September 2025 lalu.