Kebijakan ini berbeda jauh dari pendekatan Sri Mulyani yang lebih konservatif. Apakah ini pergeseran mazhab ekonomi?
Iya, jelas berbeda. Bu Sri Mulyani mewakili mazhab kapitalisme swasta — disiplin, hati-hati, mengandalkan mekanisme pasar. Pak Purbaya membawa mazhab kapitalisme negara — berani cawe-cawe, negara aktif menggerakkan roda ekonomi.
Keduanya masih dalam kerangka kapitalisme, tapi dengan karakter berbeda. Saya pribadi melihat Purbaya mencoba menjadi jembatan antara state capitalism dan market capitalism.
Itu bagus. Asal jangan ekstrem ke kiri atau kanan. Kita ini negara Pancasila, jadi harus berdiri di tengah — kapitalisme yang berkeadilan.
Apakah dengan langkah ini target pertumbuhan 6–7 persen realistis tercapai?
Secara logika, tidak mudah. Penggelontoran Rp200 triliun memenuhi syarat perlu, tapi belum syarat cukup. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi, kita butuh lebih dari sekadar uang beredar.
Harus ada iklim bisnis yang sehat, penegakan hukum yang tegas, dan pemberantasan korupsi.
Selama biaya usaha masih tinggi dan kepastian hukum lemah, investor enggan ekspansi. Bahkan beberapa perusahaan besar ingin keluar dari Indonesia. Jadi, uang boleh banyak, tapi kalau sistemnya belum efisien, hasilnya tetap lambat.
Anda juga menyinggung soal risiko utang jatuh tempo Rp1.400 triliun. Seberapa serius persoalan ini?
Ini harus menjadi perhatian serius. Tahun lalu utang jatuh tempo hanya Rp800 triliun, sekarang hampir dua kali lipat. Selama penerimaan negara kuat dan disiplin fiskal dijaga, masih aman. Tapi kalau pola utang baru dipakai untuk menutup utang lama, itu berbahaya.
Saya hanya mengingatkan agar jangan sampai Bank Indonesia “disuruh bikin uang” karena tekanan fiskal. Itu bukan solusi, tapi awal dari krisis kepercayaan.
Anda sempat menyoroti gaya komunikasi Menteri Keuangan yang baru. Apa maksud Anda?
Saya hormati Pak Purbaya, beliau cerdas dan visioner. Tapi saya selalu bilang, Menteri Keuangan itu bendahara negara, bukan juru bicara politik.
Salah bicara sedikit saja bisa mengguncang pasar. Karena itu, komunikasi publik harus dijaga betul. Jangan terlalu spontan, karena pasar bisa menafsirkan macam-macam.