Di saat bersamaan, negara justru membayar kompensasi BBM bersubsidi lebih dari Rp13 triliun akibat perhitungan yang tidak efisien.
Fuad menilai praktik semacam ini menunjukkan bahwa kebijakan energi di Indonesia telah berjalan di dua rel yang berbeda.
"Ada jalur kebijakan untuk publik, tapi ada juga jalur khusus untuk segelintir pemain yang punya akses ke pejabat," katanya.
"Dan ketika pasar bisa disetir oleh segelintir orang dalam sistem, kepentingan publik hanya tinggal jargon."
Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa perusahaan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
"Kita hormati dan ikuti saja proses hukum yang berjalan ya," ujar Fadjar saat dikonfirmasi Jaringan Promedia, Jumat (17/10/2025).
(*)