KALIMANTANSATU.COM, JAMBI - Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi menilai eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran yang meletus pada hari Sabtu, menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
"Konflik ini berpotensi memicu tiga tekanan sekaligus bagi Indonesia, krisis energi, tekanan fiskal, dan gejolak moneter. Namun dengan cadangan devisa yang relatif kuat dan respons kebijakan yang cepat, Indonesia masih punya ruang untuk mencegah resesi yang lebih dalam,” ungkapnya di Jambi seperti dikutip dari Terpantau.com, Sabtu 28 Februari 2026.
Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah jenis Brent Crude hingga 18 persen ke level US$79 per barel disebutnya baru tahap awal dari potensi gejolak yang lebih besar.
Baca Juga: Iran Diserang Amerika Serikat dan Israel, KBRI Teheran Terus Perkuat Komunikasi dengan WNI
“Jika konflik meluas dan Selat Hormuz terganggu, harga bisa menembus US$130 sampai US$150 per barel. Itu bukan sekadar angka, tapi alarm keras bagi negara pengimpor minyak bersih seperti Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya ketergantungan impor minyak Indonesia yang telah mencapai sekitar 50 persen membuat APBN sangat rentan.
Kenaikan harga minyak otomatis memperbesar beban subsidi BBM, LPG, dan listrik hingga triliunan rupiah.
Tekanan ini berpotensi memperlebar defisit fiskal dan memaksa pemerintah menempuh opsi tidak populer seperti penyesuaian harga energi domestik.
“Kalau harga energi dinaikkan, inflasi bisa menembus 5 persen. Kalau tidak dinaikkan, defisit melebar. Pemerintah berada dalam dilema fiskal,” tegasnya.
Di sisi moneter, Noviardi melihat tekanan terhadap rupiah hampir tak terhindarkan. Arus modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang menuju aset safe haven seperti dolar AS dan emas berisiko menekan nilai tukar dan pasar keuangan domestik.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar obligasi pemerintah bisa terkoreksi tajam.
Ia memprediksi Bank Indonesia akan menghadapi pilihan sulit antara menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi cadangan devisa atau menaikkan suku bunga 7-day reverse repo rate untuk meredam volatilitas.
“Koordinasi BI dan Kementerian Keuangan harus solid. Komunikasi kebijakan yang kredibel penting untuk mencegah panic selling,” ujarnya.