KALIMANTANSATU.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan langkah strategis untuk mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan khusus bersama Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026).
Diskusi lintas lembaga tersebut berfokus pada penanganan sejumlah isu mendesak, mulai dari harmonisasi regulasi perpajakan, skema baru pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), hingga pengawalan berbagai program prioritas pemerintah.
Menkeu menekankan bahwa koordinasi erat antara Kemenkeu dan BP BUMN sangat vital guna menjamin akselerasi pembenahan BUMN, memberikan kepastian hukum, serta menjaga prinsip tata kelola yang transparan dan ketahanan fiskal negara.
Target Pengalihan KCJB Tuntas September 2026
Salah satu poin krusial yang disepakati yakni penuntasan alih kelola KCJB ke Kementerian Keuangan.
Purbaya menargetkan proses transisi ini rampung seluruhnya pada pertengahan September 2026 melalui koordinasi intensif antar pemangku kepentingan.
"Prosesnya akan kita percepat. Mudah-mudahan pertengahan September proses pengalihan pengelolaan KCJB sudah selesai," ungkap Menkeu Purbaya kepada awak media seusai pertemuan itu
Ia menguraikan, operasional KCJB mendatang bakal diserahkan kepada salah satu entitas Special Mission Vehicle (SMV) di bawah kewenangan Kemenkeu.
Skema ini dirancang agar proyek transportasi masal tersebut berlanjut secara mandiri tanpa memberikan tekanan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penyempurnaan Aturan Pajak dan Skema Pendanaan PSN
Selain KCJB, Kemenkeu dan BP BUMN juga menyepakati percepatan pembaruan aturan perpajakan.