Pembahasan Tingkat I Selesai: Seluruh Fraksi Banggar DPR Setujui RUU P2 APBN TA 2025, Menkeu Purbaya Apresiasi : Fondasi Pengelolaan Keuangan Negara

KALIMANTANSATU.COM - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menuntaskan proses Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025.

Seluruh fraksi yang ada di Banggar menyepakati untuk membawa RUU P2 APBN TA 2025 ke Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan akhir dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI dari seluruh fraksi dan komisi selama masa pembahasan substansi keuangan negara tersebut.

“RUU P2 APBN TA 2025 bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban formal atas pertanggungjawaban pemerintah, namun juga penting sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus membangun tata kelola dan juga fondasi pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik lagi,” ujar Menkeu Purbaya dikutip Kalimantansatu.com dari siaran pers tertulis.

Baca Juga: Menkeu Purbaya dan Komisi XI DPR RI Tinjau Gempa NTT: Komitmen Pemulihan Pascabencana Hingga Jamin Bantuan Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Urgensi dan Hasil Kesepakatan Panitia Kerja

Adapun, proses evaluasi pertanggungjawaban APBN 2025 ini menyoroti sejumlah poin efisiensi dan perbaikan tata kelola:

• Penyerap Catatan Fraksi: Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Panitia Kerja (Panja) serta pandangan mini fraksi sebagai bagian dari reformasi akuntabilitas publik.
• Prospek Sidang Paripurna: Pengesahan RUU P2 APBN TA 2025 pada tahapan Paripurna mendatang diharapkan memperkuat transparansi penggunaan anggaran demi kemanfaatan masyarakat luas.

Menkeu Purbaya menutup keterangannya dengan berharap seluruh tahapan legislasi berikutnya berjalan lancar untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas pengelolaan APBN nasional.

(Prabu Warah)