[KOLOM OPINI] Menguak Kembali Misteri Bailout BCA : Benarkah Ide Mengambil Alih 51% Saham Itu Sesat ?

Ditulis Oleh HM SASMITO HADINEGORO (Ekonom Indonesia)

KALIMANTANSATU.COM - Beberapa waktu lalu, sebuah media perbankan menulis artikel dengan nada keras: gagasan untuk meninjau ulang bailout BCA dan wacana pengambilalihan 51% saham oleh negara disebut sebagai ide “sesat”.

Pertanyaannya, benarkah itu ide sesat? Atau justru publik selama ini yang tidak pernah diberi ruang untuk mengetahui kebenaran di balik salah satu episode paling mahal dalam sejarah ekonomi Indonesia?

Mari kita uraikan pelan-pelan.

Baca Juga: Waduh, Menkomdigi Meutya Hafid Sebut Rekening BCA Jadi yang Paling Banyak Dipakai Oknum Judi Online, Ratusan Rekening Bank Ini Bakal Diblokir

1. Krisis, Bailout, dan Triliunan Uang Rakyat

Kita semua tahu, krisis 1997–1998 meluluhlantakkan sistem perbankan Indonesia. Banyak bank bangkrut, dan pemerintah kala itu mengambil langkah “penyelamatan” lewat skema rekapitalisasi bank.

Caranya? Pemerintah menerbitkan obligasi rekap bernilai ratusan triliun. Obligasi ini bukan uang kecil—rakyat lewat APBN harus membayar bunga setiap tahunnya. Salah satu penerima terbesar adalah BCA.

BCA kala itu memang nyaris kolaps. Tapi berkat obligasi rekap, bank ini bisa kembali sehat, bahkan kini menjadi bank swasta terbesar di Indonesia.

2. Penjualan Saham Murah: Rp 5 Triliun untuk 51%

Masalah muncul ketika pemerintah kemudian menjual 51% saham BCA kepada investor asing (Farallon dan kemudian Djarum Group) pada tahun 2001. Harga jualnya sekitar Rp 5 triliun.

Bandingkan dengan nilai pasar BCA saat ini (Agustus 2025): Rp 1.344 triliun kapitalisasi. Artinya, 51% saham sekarang setara Rp 685 triliun lebih.

Pertanyaan logis pun muncul: benarkah harga jual Rp 5 triliun pada 2001 mencerminkan nilai wajar BCA yang baru saja diselamatkan dengan obligasi rekap senilai puluhan triliun?

Baca Juga: Kado HUT ke-80 RI: QRIS Terbang ke China hingga Jepang, BI Sebut sebagai Game Changer Sejak 6 Tahun Lalu

3. Kritik dari Tokoh dan Lembaga Negara