Prabowo Subianto Sebut Kunci Negara Bebas Korupsi Adalah Hakimnya Tak Bisa Dibeli

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyebut salah satu kunci negara bebas korupsi adalah hakimnya tidak dapat dibeli.

“Percayalah bahwa kunci dari negara yang maju dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi kuncinya adalah hakim-hakimnya harus tidak boleh dibeli orang,” tegas Prabowo saat ditelepon oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024.

“Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang terbaik yang bisa kita bikin, itu tekad saya,” lanjutnya.

Baca Juga: Dengar Keluhan Hakim Tak Naik Gaji 12 Tahun, Prabowo Subianto : Saya Bertekad Perbaiki Kondisi Kalian

Menteri Pertahanan RI saat ini tersebut menegaskan jika perbaikan kualitas dan jaminan hidup para hakim harus diperbaiki.

“Saudara bisa dipelajari rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya,” tegas Prabowo.

Karena itu, tekad memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim agar menjadi lebih baik menjadi sudut pandang Prabowo sejak dulu.

Seperti diketahui, asosiasi hakim menyambangi pimpinan DPR untuk mengadu soal gaji tak naik selama 12 tahun.

Mereka curhat, bahkan gaji saat ini tak cukup menghidupi keluarga.

Baca Juga: Komitmen Prabowo Subianto untuk Perbaiki Nasib Para Hakim Bikin Tangis Syukur Tumpah di Gedung DPR/MPR/DPD RI

Untuk hakim yang baru diangkat, mereka terima bersih pendapatan sekitar Rp 12 juta. Hal itu terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.

"Gaji kami saat ini bisa jadi seperti uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, orang tua," kata perwakilan asosiasi hakim, Rangga.

la pun bercerita, uang Rp 12 juta dengan tanggung jawab hakim tidak setara. Katanya, untuk dibagi-bagi ke keluarga saja tidak mencukupi.

Baca berita dan informasi menarik lainnya di Google News (Klik Tautan Ini)

(*)