Adapun, jenjang-jenjang pendidikan bagi masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan atau yang dikenal dengan sekolah rakyat. Berikut ini ulasan selengkapnya.
Sekolah Dasar (SD)
Pada zaman penjajahan Belanda, jenjang yang setara dengan SD adalah Hollandsch-Inlandsche School (HIS) pada tahun 1914, dan Europeesche Lagere School (ELS) pada tahun 1817 silam.
Perbedaannya dengan masa kini yang umumnya waktu mengenyam pendidikan di SD hanya sampai enam tahun, pada era HIS dan ELS, siswa harus menempuhnya selama tujuh tahun.
Kemudian di masa penjajahan Jepang, disebut Sementara itu, Sekolah Rakyat (SR) mulai eksis pada masa penjajahan Jepang yang kini merujuk pada jenjang SD.
Penerapan nama SD itu baru muncul sejak pasca kemerdekaan, tepatnya diresmikan pada 13 Maret 1946 lalu.
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Penamaan jenjang sekolah dengan bahasa Belanda juga diterapkan bagi pendidikan menengah di Indonesia.
Saat itu, sekolah yang setara SMP adalah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Ada juga Hoogere Burgerschool (HBS) yang menuntut menghabiskan waktu di sekolah selama lima tahun.
Namun, HBS mulanya hanya diperuntukkan bagi warga Belanda di Indonesia. Kemudian di tahun 1874, Belanda baru mulai mengizinkan pribumi mengecap pendidikan di HBS.
Pasca kemerdekaan, MULO berubah menjadi sekolah menengah pertama (SMP) pada tanggal 13 Maret 1946.
Pada tahun 1994, sebutan SMP berubah menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan diubah kembali menjadi SMP pada tahun 2003 lalu.
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Pada masa penjajahan Belanda, ada HBS yang serupa penggabungan sekolah SMP dan SMA dalam satu paket.
Artikel Terkait
Di Momen Perayaan Natal Nasional 2024, Presiden Prabowo Subianto : Tak Ada Niat Sedikitpun Pemerintah Persulit Kehidupan Rakyat Indonesia
Sampaikan Sambutan di Perayaan Natal Nasional 2024, Presiden Prabowo Subianto : Bangsa Indonesia Berbeda Tapi Satu Jiwa
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Petugas Pajak Minta Download Aplikasi dan Kuras Rekening Bank, Ini Imbauan Pegiat Digital Safety Rizky Prabowo Rahino
Terang-terangan Sentil Vonis Rendah Koruptor Ratusan Triliun, Presiden Prabowo: Jaksa agung ! Naik banding Tidak Kau ? Vonisnya ya 50 Tahun Gitu
Minta Kementerian Hemat Anggaran ! Presiden Prabowo Subianto Sorot Prioritas untuk Anak-anak dan Guru
Optimistis dengan Perekonomian Indonesia Tumbuh 8 Persen, Presiden Prabowo Subianto : Banyak yang Tak Yakin, Kita Buktikan
Di Musrenbang RPJMN 2025-2029, Presiden Prabowo Subianto Sebut Kelapa Sawit RI Strategis: Banyak Negara Takut Tak Dapat
Menanti 3 Kebijakan Pro-Rakyat Presiden Prabowo Subianto di Tahun 2025 ! Dari Makan Bergizi Gratis hingga Penghapusan Piutang Petani-Nelayan
Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Kebijakan Presiden Prabowo Subianto: PPN Tidak Naik !
Presiden Prabowo Subianto Disambut Antusias Masyarakat Seusai Umumkan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah
Wahai Rakyat Indonesia, Alhamdulillah ! Presiden Prabowo Subianto Tegaskan PPN 12% Hanya Berlaku untuk Barang Mewah: Selain Itu Tak Naik
Resmi ! PPN 12 Persen Berlaku Hanya untuk Barang Mewah, Presiden Prabowo Subianto: Komitmen Kita Selalu Pro Rakyat
Momen Prabowo Sapa Masyarakat di Malam Tahun Baru Naik Maung Garuda. Warga Berebut Salam dan Ajak Foto Bersama
Masyarakat Sambut Positif Keputusan Presiden Prabowo Subianto PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah
Menkeu Sri Mulyani Sebut Prabowo Subianto Presiden Pertama yang Lihat Tutup Buku APBN: Itu Luar Biasa
Apa itu Coretax ? Diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Berlaku 1 Januari 2025. Ketahui Tujuan, Manfaat dan Cara Login Coretax Gaes
Dear Para Hakim ! Viral Presiden Prabowo Subianto Minta Harvey Moeis Dihukum 50 Tahun dan Vonisnya Jangan Terlalu Ringan. Rugikan Negara Rp300 Triliun
Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis Bersumber dari Desa, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi: Gerakkan Ekonomi Rakyat
Presiden Prabowo Subianto akan Hapus Utang Sekitar 1 Juta Pelaku UMKM, Menteri UMKM Maman Abdurahman : Total Rp 14 Triliun
Media Asing Sebut Presiden Prabowo Subianto di Daftar 10 Pemimpin Dunia yang Bakal Berpengaruh Tahun 2025