Seperti yang diketahui, negara telah menyusun langkah untuk penghematan anggaran dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan total Rp306,69 Triliun.
Rinciannya adalah Rp256,1 Triliun merupakan efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Sementara Rp50,59 Triliun berasal dari transfer ke daerah.
Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.
Aturan tersebut kemudian dikuatkan dengan Kementerian Keuangan yang mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran dengan menyasar 6 pos transfer ke daerah (TKD).
TKD yang terdampak dari aturan ini adalah dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana otonomi khusus (dana otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.
Meski ada pemotongan anggaran untuk APBD, Sri Mulyani dalam sesinya meminta para kepala daerah mengoptimalkan dana yang sudah diberikan.
“Banyak pertanyaan mengenai pelaksanaan Inpres, karena dalam hal ini daerah juga harus berkontribusi,” kata Sri Mulyani.
“Pertanyaannya seperti formula dana bagi hasil dan proyek infrastruktur yang tetap ingin dijalankan,” tambahnya.
Pemateri di Retret Kepala Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam konferensi pers mengenai retret di Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025 mengatakan kalau retret ini untuk memperkuat kompetensi kepala daerah.
Sehingga ada pembekalan yang diberikan kepada kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.
Seperti pada pemahaman tentang tugas pokok sebagai kepala daerah, pemahaman program Asta Cita, hingga program kerja di setiap kementerian.
“Para menteri 42 orang itu akan bicara soal Asta Cita, diturunkan lagi, bukan hanya makan bergizi, tapi soal ketahanan pangan, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, banyak itu," ujar Bima Arya.
Artikel Terkait
Beda dengan Kabinet Merah Putih, Retret Kepala Daerah Bukan Pakai Uang Presiden Prabowo Subianto. Dari Mana Sumber Dana Retreat Kepala Daerah ?
Jelang Retret Kepala Daerah, Kok Ada Wakil Kepala Daerah yang Tidak Mengikuti Utuh Serangkaian Acaranya ya, Apa Alasannya ?
505 Kepala Daerah Ikut Selama Sepekan ! Berapa Biaya Retret di Akmil Magelang ? Apa Saja Agenda Retret Kepala Daerah 2025 ?
Megawati Soekarnoputri Larang Kader PDIP Ikut Retret Karena Hasto Kristiyanto Ditahan KPK ! Bagaimana Dampaknya ?
Ada Instruksi Megawati Soekarnoputri Minta Kader PDIP Tunda Kegiatan Retret ! Dedi Mulyadi Justru Minta Kepala Daerah se-Jabar Manut Perintah Prabowo
Ikut Retret Kepala Daerah 2025 di Akmil Magelang, Wali Kota Pontianak Edi Kamtono Ngaku Sudah Persiapkan Diri Sebelumnya.
Masyarakat Pontianak Harus Tahu Nih ! Apa Program 100 Hari Kerja Edi Kamtono-Bahasan Setelah Dilantik dan Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang ?
Cek Daftar Nama Kepala Daerah PDIP yang Tunda Retret Akmil Magelang Imbas Instruksi Megawati Buntut Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK RI
Tetap Ikut Retret Magelang Meski Ada Instruksi Megawati, Bupati Kubu Raya Sujiwo Siap Disanksi: Ini Bukan Pembangkangan, Saya Tetap PDI Perjuangan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Siap Pimpin 55 Kepala Daerah yang Tunda Retret Akmil Magelang, Hasto Wardoyo: Jadwalnya akan Diatur