Cek Daftar Nama Kepala Daerah PDIP yang Tunda Retret Akmil Magelang Imbas Instruksi Megawati Buntut Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK RI

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi bagi kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.

Instruksi ini dikeluarkan tak lama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 20 Februari 2025.

Perintah tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

Megawati juga meminta agar kader yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut darinya.

Baca Juga: Undang Dewa 19 di Tengah Efisiensi Anggaran Era Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait Klaim Ahmad Dhani Enggan Dibayar. Benarkah ?

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutnya.

Selain itu, Megawati mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap siaga dan waspada terhadap panggilan kedisiplinan partai atau commander call.

Gubernur Jabar: Seluruh Kepala Daerah Tetap Hadiri Retret

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa seluruh kepala daerah di wilayahnya, termasuk yang berasal dari PDIP, tetap mengikuti retret di Akademi Militer Magelang.

Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Larang Kader PDIP Ikut Retret Karena Hasto Kristiyanto Ditahan KPK ! Bagaimana Dampaknya ?

Menurut Dedi, kegiatan tersebut sudah direncanakan jauh sebelumnya dan tidak bisa dibatalkan, meskipun ada instruksi dari Megawati.

"Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," ujar Dedi pada Jumat, 21 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, mereka harus mematuhi kebijakan pemerintah pusat dan menjaga koordinasi untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Ada Instruksi Megawati Soekarnoputri Minta Kader PDIP Tunda Kegiatan Retret ! Dedi Mulyadi Justru Minta Kepala Daerah se-Jabar Manut Perintah Prabowo