KALIMANTANSATU.COM - Tarif balasan atau resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mulai berlaku hari ini, pada Rabu, 9 April 2025.
Dilansir dari Reuters, kebijakan ini diberlakukan untuk 185 negara termasuk aturan impor 104 persen untuk produk China ke AS.
Indonesia juga tidak luput dari penerapan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen dari yang biasanya 10 persen per Selasa, 9 April 2025.
Sebelumnya, China yang merupakan rival AS dalam berbagai hal, termasuk perdagangan meminta Negeri Paman Sam mencabut tindakan tarif tersebut dan mengancam akan memberikan tindakan balasan.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir
Terkini, tarif resiprokal tetap berjalan meski Trump masih dalam proses perundingan dengan beberapa negara.
Berkaca dari hal itu, tarif yang dijatuhkan Trump telah mengguncang tatanan perdagangan global yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan resesi dan mendorong saham-saham di seluruh dunia yang tergolong mengalami penurunan tajam.
Trump telah memberikan sinyal beragam kepada investor tentang apakah tarif akan tetap berlaku dalam jangka panjang, menggambarkannya seolah kebijakan itu permanen.
Di sisi lain, Presiden AS itu mengklaim pihaknya telah menekan para pemimpin negara lain untuk bernegosiasi.
"Kami memiliki banyak negara yang ingin membuat kesepakatan," kata Trump di Gedung Putih, AS, pada Selasa, 8 April 2025.
Baca Juga: Kata Presiden Prabowo Subianto Soal Gejolak Ekonomi RI: Komunikasi Kurang, Saya Bertanggung Jawab
Trump juga mengatakan pada acara berikutnya, dirinya berharap China juga akan menempuh proses negosiasi.
Adapun, AS telah menjadwalkan pembicaraan dengan Korea Selatan dan Jepang, dua sekutu dekat dan mitra dagang utama, serta Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni yang akan menuju AS pada pekan depan.
(*)
Artikel Terkait
Luhut Binsar Pandjaitan Klaim Indonesia Tak Perlu Khawatir Berlebihan Soal Kebijakan Tarif Donald Trump, Mengapa ?
SBY Bongkar Presiden Prabowo Subianto Sedang Jalankan Misi 'Dual Track Strategy' untuk Hadapi Tarif Baru Impor Donald Trump
Soroti Gejolak Bursa Saham, Menko Airlangga Hartarto: IHSG Masih Negatif, tapi Sudah dalam Tren Positif
Menkeu Sri Mulyani Sebut Tarif Resiprokal Donald Trump Tak Masuk Akal: Semua Ekonom Tak Bisa Memahami
Soroti Rupiah yang Tembus Rp17.000-an, Luhut Binsar Pandjaitan Klaim Masih di Batas Normal dan Indonesia Masih Diminati Investor Tiongkok
Benarkah Gaji PNS Naik 16 Persen ? Jadi Trending Topic, Ini Penjelasan BKN
Cerita Presiden Prabowo Subianto Seusai Pangkas Anggaran Rp306 T: Banyak Pejabat Belum Punya Mobil Dinas, 6 Bulan Kerja Bakti
Kata Presiden Prabowo Subianto Soal Gejolak Ekonomi RI: Komunikasi Kurang, Saya Bertanggung Jawab
Janji Presiden Prabowo Subianto Soal Dampak Tarif Donald Trump: Indonesia Bisa Hadapi dan Kendalikan
Presiden Prabowo Subianto Ingin Kuota Impor Tak Diskriminatif dan Hanya Untungkan Segelintir Orang
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir
Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Basmi Rente Impor: Jangan Macam-Macam !
Mantap Nih, Bupati Sujiwo Usulkan Dua Ruas Jalan di Kubu Raya Jadi Jalan Provinsi, Apa Saja ?
Dilaksanakan Mendadak dan Didampingi Banyak Pejabat, Terungkap Pembicaraan Rahasia di Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati
Sempat Tolak Wacana Relokasi, Kini Menlu Sugiono Diutus ke Palestina demi Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
Setelah Viral Liburan Tanpa Izin ke Dedi Mulyadi, Bupati Lucky Hakim Kini Diminta Bikin Indramayu Seindah Jepang
Ini Poin Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke 5 Negara Timur Tengah: Minta Dukungan Evakuasi 1.000 Warga Gaza Palestina ke Indonesia
Waduh ! Dituduh Fasilitasi Serangan Hamas ke Israel, Pengusaha Palestina Bashar Masri Kini Digugat 200 Keluarga Korban Asal Amerika Serikat
Begini Pengakuan Presiden Prabowo Subianto Minta Dukungan Evakuasi Warga Gaza ke Timur Tengah: Rumit, tapi RI Peduli Palestina
Bupati Indramayu Lucky Hakim Tegaskan Plesiran ke Jepang saat Libur Lebaran 2025 Tidak Pakai APDB: Tidak Dijemput Fasilitas Negara