KPAI Minta Dedi Mulyadi Evaluasi Program untuk Siswa Nakal, Sebut Peran Ortu Setelah Anaknya Pulang dari Barak TNI

KALIMANTANSATU.COM - Program siswa nakal di Jawa Barat (Jabar) dikirim ke barak milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang hangat diperbincangkan sebagian publik Tanah Air.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi telah menerapkan program pendidikan karakter Pancawaluya bagi para siswa yang tergolong nakal di Purwakarta dan Bandung.

Terkini, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi itu mendapatkan sorotan khusus dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisioner KPAI, Jasra Putra menuturkan pihaknya telah meminta Pemprov Jawa Barat khususnya Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi menyeluruh dalam merumuskan program siswa yang dididik ke barak TNI.

Baca Juga: KPAI: 6,7 Persen Siswa di Barak TNI Ngaku Tak Tahu Alasan Ikuti Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Jasra menyebut, pendidikan karakter Pancawaluya bagi para siswa yang terlibat tawuran hingga kecanduan gawai di Jabar, cukup dilakukan dalam satu tahap.

"Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini," ujar Jasra dalam konferensi pers secara virtual, pada Jumat, 16 Mei 2025.

"Dan tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak," sambungnya.

Terkait hal itu, Jasra melanjutkan, Pemprov Jabar perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perubahan perilaku para siswa yang dididik di Barak TNI.

Jasra menyebut, terdapat peran orang tua dan sekolah yang dapat mendukung kedisiplinan karakter para siswa setelah mengikuti program Dedi Mulyadi itu.

Baca Juga: Meutya Hafid Bicara Soal Siswa Nakal di Jabar Masuk Barak TNI, Sebut Bisa Jadi Model Nasional

"Pemerintah daerah perlu mempersiapkan peran orang tua, sekolah, dan lingkungan untuk mendukung berkelanjutan perubahan perilaku anak pada fase reintegrasi sosial," terangnya.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi kinerja lembaga layanan perlindungan anak di wilayah masing-masing," tutup Jasra.

(*)