Demonstrasi Nepal Dinilai Cerminan Luka Lama Monarki yang Masih Belum Sembuh Hingga Sekarang

Gelombang demonstrasi yang berlangsung pada 2006 memaksa Gyanendra mengembalikan parlemen. Setahun kemudian, dengan mediasi PBB, pemerintah dan kelompok Maois menandatangani perjanjian damai.

Hal ini disebut menjadi awal mula pemerintahan Nepal yang semula menganut sistem Monarki, berubah menjadi republik demokratis.

2008: Berubah dari Monarki ke Republik

Al Jazeera dalam laporannya menyebutkan, pada 2008 Nepal resmi menghapus monarki dan berubah menjadi republik demokratis, sebuah peristiwa yang menutup lebih dari dua setengah abad kekuasaan kerajaan.

Meski begitu, sistem baru itu tidak langsung membawa stabilitas. Nepal menghadapi krisis demi krisis, mulai dari gempa bumi dahsyat 2015, keterpurukan ekonomi, hingga pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ironi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Balik Kekacauan Demo Nepal, 10 Persen Orang Kaya Berpenghasilan 3x Lipat Warga Miskin

Di sisi lain, banyak warga dinilai mulai merindukan monarki sebagai simbol pemersatu bangsa.

Lahirnya Demonstrasi Gen Z di 2025

Rasa kecewa warga Nepal kemudian memuncak dalam demonstrasi September 2025. Anak-anak muda yang lahir setelah tumbangnya monarki menganggap demokrasi gagal memberi masa depan yang lebih baik.

Menurut Al Jazeera, para demonstran menuduh pemerintah gagal mengatasi pengangguran, inflasi, dan korupsi.

“Generasi muda menilai elite politik hanya sibuk dengan perebutan kekuasaan, sementara rakyat dibiarkan menanggung krisis,” tulis Al Jazeera dalam artikel yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

Kerusuhan kali ini memunculkan kembali trauma lama. Banyak pihak membandingkannya dengan gelombang protes 2006 yang menjatuhkan monarki.

Bedanya, kini korbannya adalah generasi baru yang sejak lahir hanya mengenal Nepal sebagai republik.

Menarik benang tragedi istana 2001 hingga kerusuhan Gen Z 2025, Nepal tampak belum berhasil menutup luka sejarahnya.

Hingga kini, jalan panjang menuju stabilitas masih penuh tantangan, sementara rakyat menuntut jawaban segera dari sistem pemerintahan yang dinilai telah goyah.