Mengulik Sejarah Akar Konflik Tanah Israel Sejak 1947 ! Kini 142 Negara Gaungkan Palestina Merdeka

KALIMANTANSATU.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sorotan dunia setelah 142 negara mendukung resolusi yang menyerukan solusi dua negara untuk Palestina dan Israel, pada Jumat, 12 September 2025.

Resolusi tersebut mengusulkan Otoritas Palestina (PA) untuk memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina, dengan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza.

"Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina," demikian salah satu bunyi petikan deklarasi sejumlan negara di PBB, seperti dilansir Euronews, pada Sabtu, 13 September 2025.

Baca Juga: Kunjungan 'Kilat' Presiden Prabowo Subianto ke Qatar dan Abu Dhabi, Seskab Teddy Indra Wijaya Tegaskan Sebagai Bentuk Solidaritas Indonesia

Resolusi yang mulanya diajukan Prancis dan Arab Saudi ini, menegaskan terkait pengakuan atas Palestina sebagai negara yang merdeka dan jalan menuju perdamaian antara pasukan militer Israel dengan Hamas.

Kendati demikian, dukungan besar ratusan negara dunia ini justru kontras dengan sikap Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).

Perdana Menteri (PM), Israel Benjamin Netanyahu menolak keras gagasan negara merdeka bagi Palestina.

Bahkan, ia menyatakan wilayah Tepi Barat adalah milik Israel.

Berkaca dari hal itu, penting memahami mengapa isu Palestina merdeka kini terus membara, penting mencermati akar sejarah panjang konflik negara tersebut dengan Israel.

Baca Juga: Indonesia Luncurkan Satelit Nusantara Lima (SNL) dari Amerika Serikat, Diklaim Menjadi Satelit Komunikasi Terbesar di Asia Tenggara

Berikut ini ulasan selengkapnya:

1947: Konflik Tanah Negara Yahudi

Awal mula konflik Israel-Palestina terjadi pada tahun 1947, ketika PBB pertama kali mengesahkan resolusi pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yakni sebagai 'satu Yahudi dan satu Arab'.

Diketahui, rencana itu diterima oleh komunitas Yahudi, tetapi di sisi lain sempat mendapatkan penolakan dari bangsa Arab.

Mereka menilai keputusan PBB tidak adil karena memberikan lebih dari setengah wilayah kepada Israel meski populasi Yahudi saat itu jauh lebih kecil dibanding penduduk Arab Palestina.