Tak Perlu Menganggur Lama ! Kini Hasan Nasbi Menjabat Komisaris Pertamina Setelah Dicopot dari Posisi Kepala PCO Presiden, Begini Perjalanan Kariernya

Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karir

Hasan diketahui lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 11 Oktober 1979 dan merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana sekitar tahun 2004.

Setelah lulus, Hasan tidak langsung terjun ke politik. Kariernya dimulai di dunia jurnalistik dengan bergabung sebagai wartawandi salah satu perusahaan media di Indonesia pada 2005 hingga 2006.

Dari dunia media, ia kemudian beralih menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI antara tahun 2006-2008.

Dari sinilah, jejaring akademis dan pengalamannya dalam membaca peta politik nasional mulai terbentuk.

Baca Juga: Bank Indonesia Nilai Kinerja Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital pada Agustus 2025 Berlangsung Baik, Bagaimana dengan Stabilitas Sistem Pembayaran?

Konsultan Survei dan Aktivis Politik

Nama Hasan kemudian semakin dikenal di lingkaran politik nasional ketika ia aktif sebagai konsultan survei dan politik. Beberapa kiprah pentingnya antara lain:

1. Pilkada DKI Jakarta 2012: Hasan terlibat dalam tim pemenangan Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

2. Teman Ahok (2017): Ia diketahui menjadi inisiator gerakan relawan "Teman Ahok" yang sempat fenomenal ketika mendukung pencalonan independen Ahok pada Pilkada DKI Jakarta.

3. Pilpres 2024: Hasan menjadi bagian dari tim komunikasi pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Dirinya bahkan tercatat sebagai anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Bidang Komunikasi setelah pasangan tersebut menang.

Kepala PCO di Pemerintahan hingga Menuju Kursi Komisaris Pertamina

Setelah kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, Hasan dipercaya memimpin Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) yang dibentuk lewat Peraturan Presiden. Pelantikannya dilakukan pada 19 Agustus 2024.

Sebagai Kepala PCO, Hasan bertanggung jawab mengatur komunikasi kepresidenan, menjembatani hubungan pemerintah dengan publik, sekaligus memastikan pesan kebijakan bisa tersampaikan dengan baik.