Anggap Tidak Menggerus ! Pakar Soroti Anggaran Fungsional Pendidikan Malah Bertambah Meski Ada MBG

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan bahwa kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggerus anggaran pendidikan.

Sebaliknya, alokasi anggaran fungsional pendidikan justru mengalami peningkatan pada sejumlah pos strategis.

Menurut Trubus, polemik terkait anggaran pendidikan telah dijawab secara tegas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Jawa Timur pada Februari 2026.

"Ia menegaskan bahwa MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan Kemendikdasmen. Program-program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan diperluas," kata Trubus, Kamis (26/2/2026).

Baca Juga: Anggap Serampangan ! Pakar Sebut MBG Lahir dari Produk Hukum Resmi, Pertanyakan Kenapa Ada Politikus Melabeli Kata Maling Berkedok Gizi

Data anggaran menunjukkan konsistensi tersebut. Pada 2025, anggaran revitalisasi satuan pendidikan mencapai Rp16,9 triliun untuk lebih dari 16 ribu sekolah, dengan realisasi pembangunan sebesar 93 persen.

Pada 2026, lebih dari Rp14 triliun tetap dialokasikan untuk revitalisasi lebih dari 11 ribu satuan pendidikan, dengan rencana perluasan hingga puluhan ribu sekolah tambahan.

Program Indonesia Pintar (PIP) juga tidak mengalami pemotongan.

Bahkan, pada 2026 terdapat tambahan PIP bagi murid TK sebesar Rp450 ribu per tahun untuk sekitar 888 ribu murid.

KIP Kuliah meningkat dari sekitar Rp14 triliun menjadi Rp17,9 triliun.

Baca Juga: Menu MBG Ramadan Diprotes di Sejumlah Daerah ! SPPG di Pekalongan Konsisten Sajikan Roti, Ayam, Tahu Tempe dan Pisang

Tunjangan guru honorer pun naik dua kali lipat, dari sekitar Rp7 triliun menjadi lebih dari Rp14 triliun.

"Jika benar terjadi 'penggerusan' anggaran pendidikan, seharusnya pemotongan terlihat pada pos-pos utama tersebut. Faktanya, hal itu tidak terjadi," lanjutnya.

Trubus pun menekankan bahwa dalam struktur APBN, fungsi pendidikan tidak semata-mata berarti belanja Kementerian Pendidikan.