Konflik AS vs Iran Memanas, Pemerintah Indonesia Pastikan Keamanan dan Perlindungan untuk Pemulangan Jemaah Umrah

KALIMANTANSATU.COM — Kementerian Haji dan Umrah mencermati situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang masih memanas dan dinamika penerbangan.

Kini pemerintah berfokus pada keselamatan, keamanan dan perlindungan bagi jemaah umrah.

Pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jemaah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa proses kepulangan jemaah terus berjalan secara bertahap.

“Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Ichsan di Jakarta, Minggu (2/3/2026).

Baca Juga: Selat Hormuz Ditutup Iran Setelah Konflik Dengan Amerika Serikat dan Israel, Apa Antisipasi Indonesia ? Bahlil Lahadalia Bilang Begini

Ichsan mengungkapkan pada Sabtu (28/2), terdapat 4.200 jemaah umrah yang kembali ke Tanah Air menggunakan 12 penerbangan. Sementara pada Minggu (1/3/2026), terdapat 2.047 jemaah umrah yang pulang ke Tanah Air menggunakan lima penerbangan.

Adapun calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026 berjumlah 43.363 orang yang berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan,” tegas Ichsan.

Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik.

Baca Juga: Jemaah Antusias Beras Indonesia Bisa Diekspor ke Tanah Suci untuk Kebutuhan Haji dan Umrah, Rusdi : 'Sangat Setuju, Nasinya Lebih Enak'

“Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian,” lanjutnya.

Terkait aspek pelindungan, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir.

Jemaah yang mengalami kendala perlindungan, persoalan hukum, atau kondisi darurat di Arab Saudi maupun negara transit diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat.