KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA — Indonesia menegaskan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta bersikap netral dalam menyikapi eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Posisi tersebut diambil tidak hanya sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi, tetapi juga agar Indonesia dapat berperan secara aktif dan konstruktif dalam menjaga ketertiban dunia.
“Sebagai bentuk implementasi dari politik luar negeri kita yang bebas aktif dan tentunya amanat konstitusi untuk turut melaksanakan penketertiban dunia, Indonesia berharap untuk berperan sebagai honest broker, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto dalam konferensi pers, Jumat (6/3/2026).
Santo menjabarkan tiga langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah sebagai implementasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif tersebut.
Pertama, pemerintah telah merilis pernyataan yang mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan kekerasan dan segera menempuh langkah deeskalasi.
Ia mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan seruan tersebut sejak konflik antara AS-Israel dan Iran meletus pada Sabtu (28/2/2026).
Kedua, pemerintah juga mengintensifkan komunikasi diplomatik dengan negara-negara di kawasan.
Upaya ini dilakukan untuk mendorong dialog dan diplomasi, sekaligus menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator apabila dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Bentuk Tim Respons Krisis, Pemerintah Indonesia Tingkatkan Perlindungan WNI di Timur Tengah
Dalam hal ini, Santo mengatakan bahwa dalam kurun sepekan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga disebutnya telah berkomunikasi dengan pimpinan UEA, Emir Qatar, serta Raja Yordania.
"Tentunya yang kita ingin lakukan adalah mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional," imbuh dia.
Ketiga, pemerintah memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah agar terhindar dari dampak konflik.
Artikel Terkait
Gus Miftah Anggap MBG Program Baik, tapi Pengelolaannya Kurang Bagus : 'Salahnya yang Diperbaiki, Bukan Programnya Dihentikan'
Kunjungi Mitra Bayar di Makassar, Komisaris TASPEN Pastikan Penyaluran Dana THR Pensiunan Berjalan Lancar
Kesadaran Rendah ! Menkomdigi Tegur Platform Meta yang Cepat Hapus Palestina, namun Lemah Bersihkan Konten Fitnah hingga Hoax di Indonesia
KMP Tukangkayu Banyuwangi Gelar Pasar Murah, Sediakan Aneka Kebutuhan Pokok dengan Harga Terjangkau untuk Masyarakat
Pertamina Jaga Stok BBM Tidak Habis dalam 21 Hari untuk Pasokan Energi Nasional, Amankan Cadangan di Atas Level Minimum
Cek Tanggal Jadwal One Way, Contra Flow, dan Ganjil Genap Jalan Tol Mudik Lebaran 2026
THR Pensiun 2026 Pecah Rekor ! TASPEN Berhasil Salurkan ke 97 Persen Penerima dari 3,2 Juta Peserta Pensiun Karena Didukung Transformasi Digital
KBRI Arab Saudi Pastikan Beri Akomodasi untuk Jemaah Umrah Indonesia yang Tertahan Akibat Situasi Keamanan Timur Tengah
Bentuk Tim Respons Krisis, Pemerintah Indonesia Tingkatkan Perlindungan WNI di Timur Tengah
Jadi Negara Non-Barat Pertama ! Indonesia Larang Anak Usia di Bawah 16 Tahun Akses Medsos Mulai 28 Maret 2026, Bentuk Perlindungan Masa Depan