Prabowo Kritik Belanja Daerah Tidak Produktif, Sampai Singgung Harga Mobil Dinas Kepala Daerah Rp8 M

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif.

Bahkan, ia menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp8 miliar.

Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.

Namun, anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.

Baca Juga: Walau Ngaku Puas dengan Kinerja 1 Tahun Danantara, Prabowo Subianto Ingatkan Jangan Ada Laporan Palsu dan Akal-akalan

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ungkapnya saat sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis (19/3/2026).

Ia menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.

“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga: 1.518 Huntara Sudah Dibangun di Gayo Lues Aceh, Target Rampung Total Jelang Lebaran 2026

Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.

“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya.

Presiden juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.