Untuk bisa menjalankan program Makan Bergizi Gratis, Gibran meminta daerah untuk ikut berpartisipasi.
Secara khusus, ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan Makan Bergizi Gratis.
“Ketersediaan bahan pangan ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal,” kata Gibran.
“Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” imbuhnya.
Ide sokongan dari daerah untuk pelaksanaan MBG ini pernah diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengenai pengadaan lahan untuk MBG.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja,” kata Dadan menirukan instruksi dari Presiden Prabowo pada 12 Februari 2025 lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Yang kena (efisiensi) ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai,” jelas Dadan.
BGN terkena pemotongan anggaran Rp200,2 miliar dari anggaran awal yang dimiliki Rp71 triliun.
Makan Bergizi Gratis untuk Memunculkan Potensi Pangan Daerah
Dadan Hindayana juga pernah menyatakan untuk mengembalikan menu Makan Gratis Bergizi sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah.
Pernyataan tentang potensi pangan dari daerah ini berbarengan dengan ucapannya yang kontroversial mengenai menu MBG dengan serangga dan ulat sagu.
“Nah, isi protein di berbagai daerah sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal, jangan diartikan lain, ya,” kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025 lalu.
“Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu,” imbuhnya.
“Sama juga dengan karbohidrat, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung meskipun nasi mungkin diberikan juga,” kata Dadan.