KALIMANTANSATU.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam dari publik lantaran marak kasus keracunan di sejumlah daerah.
Penerima manfaat yang menjadi korban keracunan MBG ini pun bisa menyentuh angka ratusan bahkan lebih dari seribu dalam sekali kasus keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Belum selesai dengan polemik menu MBG yang beberapa kali dianggap tak layak hingga kasus keracunan yang muncul, siapa yang seharusnya bertanggung jawab?
Kemendagri Tunjuk Pemerintah Daerah Tangani Kasus Keracunan MBG
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) punya peran dalam penanganan keracunan MBG.
Ia bahkan menyebut tanggung jawab pertama jika kasus itu muncul ada di tangan pemda.
“Yang merawat mereka pasti, kalau terjadi insiden yang pertama kali adalah dari otoritas daerah setempat seperti pemda,” ucap Mendagri Tito dalam keterangannya kepada awak media di pada Kamis, 25 September 2025.
Alasannya tak lain karena pemda memiliki akses untuk menangani kasus keracunan jika terjadi, seperti akses ke tenaga medis dan rumah sakit.
“Pemda punya rumah sakit, punya ambulans, kemudian punya tenaga kesehatan, sistem emergency. Jadi, respons awal harus dilakukan otoritas daerah,” imbuhnya.
Badan Kepala Gizi (BGN) menurut Tito juga telah memiliki perwakilan di tiap daerah dengan membentuk satuan tugas (satgas) daerah.
“Prinsip utamanya, daerah itu hanya ingin membantu, tapi pengambil keputusannya tetap dari BGN. Ada 62 daerah-daerah 3T yang BGN akan bekerja sama pemda, kami fasilitasi dan untuk daerah-daerah lain, yang di luar daerah-daerah terpencil, sebetulnya juga sudah dibuat satgas-satgas yang tugasnya membantu BGN,” paparnya.
BGN: SOP yang Tidak Dijalankan Mitra dan SPPG
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menyatakan bahwa penyebab keracunan yang terjadi karena ada SOP yang tidak dijalankan dengan baik.