KALIMANTANSATU.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menuding tujuh perusahaan sebagai pihak yang diduga kuat menjadi biang kerok bencana ekologis besar yang melanda Tapanuli dan sekitarnya sejak Selasa (25/11/2025).
Banjir bandang dan longsor yang menerjang sedikitnya delapan kabupaten/kota di Sumut telah memaksa puluhan ribu warga mengungsi, merusak ribuan rumah, dan memutus akses ekonomi di 51 desa yang berada di 42 kecamatan.
Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah mengalami kerusakan terparah.
Sejumlah infrastruktur luluh lantak. Sekolah dan rumah ibadah rusak.
Sementara, ribuan hektare lahan pertanian tenggelam atau tersapu banjir.
Wilayah paling terdampak adalah kabupaten/kota yang berada dalam bentang Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru —hutan tropis terakhir di Sumut yang berperan sebagai penyangga hidrologis utama.
Sekitar 66,7% kawasan ini berada di Tapanuli Utara, sisanya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Hutan yang selama ini mengatur debit air, mencegah banjir dan erosi, terus terkikis oleh aktivitas industri ekstraktif.
WALHI menilai pemerintah telah membiarkan hutan penyangga ini berubah menjadi ladang eksploitasi.
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba mengatakan terdapat tujuh perusahaan yang diduga menjadi pemicu kerusakan hutan Batang Toru diantaranya sebagai berikut :
1. Agincourt Resources – Tambang emas Martabe
2. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru
3. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu