Ada Rencana Whoosh Buka Rute ke Surabaya, AHY Beri Bocoran di Tengah Isu Utang yang Memanas ! Singgung soal Benefit Kawasan Transit

KALIMANTANSATU.COM - Beredar wacana, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang melayani rute Jakarta-Bandung, direncanakan akan memiliki rute hingga ke Surabaya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) memberi beban utang pada negara sebesar Rp116 triliun, masih mungkinkah untuk rute Surabaya direalisasikan ?

Mengenai rencana membuka rute hingga surabaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa ada sejumlah hal yang jadi pertimbangan ketika proyek tersebut direalisasikan, termasuk soal utang.

Baca Juga: Benarkah Terjadi Perang Dingin Purbaya vs Luhut di Sidang Kabinet ? Ada Jejak Beda Pendapat soal Whoosh hingga Family Office

Rute ke Surabaya Membuka Konektivitas

AHY tak menampik jika realisasi rencana Whoosh ke Surabaya dan permasalahan utang adalah sebuah pilihan yang perlu pendekatan khusus.

“Di satu sisi kita ingin konektivitas secara signifikan, karena bisa dibayangkan kalau Jakarta-Surabaya bisa ditempuh 3 jam saja, maka signifikan dari sisi travel time, waktu tempuh,” ujar AHY kepada awak media di kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Oktober 2025.

“Saya membayangkan kalau masih kuliah di Surabaya, bisa setiap hari pulang pergi 3 jam sambil ngerjain paper atau ngerjain tugas atau bisa meeting terus balik lagi,” imbuhnya.

Keterbatasan Anggaran Jadi Pertimbangan

Perhitungan anggaran yang harus dikeluarkan juga menjadi perhatian karena dengan terbukanya jalur baru tentu akan berdampak pada wilayah yang dilewati.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Mencuat ! Setelah Dibongkar Anthony Budiawan, Kini Mahfud MD Minta KPK Langsung Bertindak

“Kalau kita fokus ke sana saja (rute Surabaya), tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ucap AHY.

“Kita tidak bisa hanya fokus pada satu hal, tapi kita juga selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, tanpa harus mengesampingkan pemerataan, kita harus hitung dengan baik,” jelasnya.

Harus Ada Benefit untuk Kawasan yang Dilewati