KALIMANTANSATU.COM - Isu dugaan korupsi Whoosh atau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kembali mencuat dan menimbulkan gelombang perbincangan publik.
Proyek transportasi modern yang digadang menjadi simbol kemajuan infrastruktur di Indonesia itu kini justru diselimuti pertanyaan besar soal transparansi dan efisiensi anggaran.
Sebelumnya, kecurigaan bermula dari pernyataan Pengamat Ekonomi, Prof. Anthony Budiawan yang menilai ada ketidakwajaran dalam pembengkakan biaya proyek tersebut.
Dalam pandangannya, biaya yang melonjak tajam dari angka awal menjadi ratusan triliun rupiah menandakan ada persoalan serius yang patut diselidiki lebih lanjut.
“Harus diselidiki kenapa proyek ini bisa sampai dua kali lipat lebih tinggi dari yang di Cina,” kata Anthony dalam siniar Forum Keadilan di YouTube, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Di sisi lain, Anthony mengungkapkan keheranannya ketika Jepang sempat diikutsertakan dalam tender, namun kemudian mundur dengan alasan permintaan jaminan pemerintah.
Ia menduga keterlibatan Jepang sejak awal justru digunakan untuk menaikkan harga proyek agar terlihat wajar.
Terkini, sinyal itu pun menuai tanggapan luas dari berbagai pihak. Diskusi publik pun semakin memanas setelah pernyataan Anthony kembali dibahas dalam siniar Mahfud MD Official pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Dalam forum tersebut, eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut bahwa KPK tidak perlu menunggu laporan untuk memulai penyelidikan.
“Kalau melihat pernyataan Pak Anthony, ini mengatakan ada dugaan mark up. Dari sisi hukum itu perlu dipelajari, apakah betul seperti itu. Kalau pun ada, berarti perlu diselidiki," ujar Mahfud MD.
"Tetapi menurut saya tidak perlu ada laporan, perlu dipastikan dulu agar KPK bekerja,” imbuhnya.
Selisih Bunga dan Pembengkakan Biaya
Dalam diskusi yang sama di kanal Mahfud MD Official, moderator Rizal Mustary sempat memaparkan rincian angka yang disebut mencurigakan.
Artikel Terkait
CEO Danantara Rosan Roeslani Optimis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai, Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun
Presiden Prabowo Subianto Gulirkan Magang Digaji Pemerintah, 1.666 Perusahaan Telah Buka 26 Ribu Lowongan
Skandal Solar Pertamina Potret Rapuhnya Batas Regulasi dan Kepentingan Bisnis ! Negara Tekor, Korporasi Kenyang
Skandal Penjualan Solar Non-subsidi di Bawah Harga Jual Terendah ke Perusahaan Swasta Terungkap, Pertamina Patra Niaga Diduga Beri ke 73 Perusahaan
Melalui CFO Forum AAUI 2025, IFG dan Bahana TCW Dorong Tata Kelola Investasi Asuransi Berbasis Risiko
Salah Desain Sejak Awal ! Politisi PDIP Harris Turino Sebut Kereta Cepat Jakarta–Bandung itu 'Bayi Sungsang'
Akui Perubahan Paradigma Besar ! Anggota DPR RI Harris Turino Bandingkan Beda Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa
Tanggul Laut 535 Km di Pantura Jawa Bakal Lindungi 50 Juta Warga dari Air Laut Naik, Prabowo Subianto : Ini Untuk Menyelamatkan
Selain Upayakan Biaya Haji Turun Terus, Presiden Prabowo Subianto Janji Waktu Tunggu Diupayakan Kurang dari 26 Tahun
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sekitar Rp 306 T Anggaran Rawan Korupsi Dialihkan ke Program Pro-Rakyat